Diduga Tak Diusulkan PPPK Paruh Waktu, Puluhan Nakes Audensi dengan DPRD Sampang

KETIK, SAMPANG – Puluhan tenaga kesehatan (nakes) kontrak di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, menggelar audiensi dengan DPRD Sampang pada Senin, 22 September 2025.

Mereka menuntut kejelasan dan keadilan atas ketidaklolosan dalam proses pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Audiensi yang berlangsung di ruang Komisi Besar DPRD itu dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi I serta Komisi IV DPRD Sampang, perwakilan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes KB), sejumlah kepala puskesmas, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang beserta jajaran.

Dalam forum tersebut, para nakes menyampaikan kekecewaan karena merasa telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan menyerahkan data fisik lengkap, namun nama mereka tidak diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Mereka menduga adanya unsur diskriminasi dan intervensi politik dalam proses pengusulan tersebut.

Salah satu nakes dari Puskesmas Karangpenang, Eka, mengaku namanya bersama enam rekan lainnya ditandai merah oleh Dinas Kesehatan Sampang. 

"Setelah ditelusuri, ternyata karena faktor politik. Padahal saya tidak pernah terlibat kegiatan politik apapun," ujarnya.

Senada, Muafi Asmawi dari Puskesmas Batulenger menyatakan dirinya tidak gagal dalam seleksi, melainkan diduga tidak pernah diusulkan sama sekali oleh Dinkes KB Sampang. 

"Kami sudah mengabdi bertahun-tahun, semua berkas lengkap, data fisik sudah disetor. Tapi justru kami yang disingkirkan. Ini bentuk kezaliman Dinkes KB Sampang," tegasnya. 

Ia juga menyebut adanya ancaman pencabutan status BLUD tahun depan bagi nakes yang terus menyuarakan protes.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Sampang, Moh. Iqbal Fatoni, menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas Kesehatan dan KB dalam audiensi yang dianggap sangat penting tersebut.

"Hasil audiensi hari ini belum maksimal karena pejabat yang paling bertanggung jawab tidak hadir. Padahal, dari pemaparan para nakes, mereka telah memenuhi seluruh kriteria, bahkan ada yang memiliki nilai tertinggi," ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan konfrontasi yang dilakukan dengan sejumlah kepala puskesmas, terungkap adanya indikasi kuat intervensi dalam proses pengusulan PPPK.

"DPRD Sampang berjanji akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas dan mendorong proses yang transparan dan adil bagi para tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi," tandasnya.(*)