Di Abdya, Oknum Kades Jadikan Bansos 'Tumbal' Politik di Pilkada

KETIK, ACEH BARAT DAYA – Oknum kepala desa (kades/Keuchik) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh, mulai melakukan langkah-langkah ekstrem untuk meraup suara masyarakat dalam kontestasi Pilkada 2024.

Demi memenangkan pasangan Bacalon bupati-wakil yang mereka dukung, para keuchik mulai melakukan manuver dengan memanfaatkan data bantuan sosial (bansos) sebagai 'tumbal' politik praktis.

Untuk mencapai hasratnya itu, masyarakat miskin menjadi korban. Warga ditekan dan diancam akan dicoret dari data penerima bansos. Padahal, bantuan tersebut bersumber dari anggaran pemerintah.

Di beberapa desa seperti di Desa Kuta Bak Drien, Tangan-tangan, Abdya misalnya, sejumlah nama warga ikut tercatut dalam data penerima bansos. Namun, terakhir diketahui nama warga dihapus dan digantikan dengan nama baru, alasannya karena berbeda pandangan dalam Pilkada 2024 dengan oknum keuchik.

Hal yang sama juga terjadi di salah satu desa di dalam Kecamatan Blangpidie, Abdya. Warga diancam dihapus dari penerima BLT-DD jika berani datang bersama massa Salman-Yusran ke Kantor KIP untuk mengantar berkas pendaftaran.

"Kami tidak tau mau melapor kemana, kami juga takut tidak dapat lagi bantuan walau Bansos itu tidak seberapa tapi tentu bagi kami sangat bermanfaat," kata salah satu ibu-ibu yang meminta identitasnya disembunyikan karena takut.

Menanggapi hal ini, Tim Jurnalis Peduli yang berjumlah 23 jurnalis aktif di Abdya mengimbau seluruh masyarakat yang mendapat perlakuan serupa untuk tidak takut memberikan keterangan.

Tujuannya, agar ketakutan yang dihadapi masyarakat dapat dipublikasikan dan tentu akan mengawal dan memastikan identitas pemberi keterangan dirahasiakan.

"Kami 23 jurnalis Abdya membuka pintu selebarnya, kami siap membongkar praktik jorok ini. Kami pastikan identitas pemberi keterangan aman sesuai UU Pers," kata Mustafa salah satu jurnalis Abdya, Minggu, 1 September 2024.

Menurutnya, praktik seperti yang dilakukan oleh oknum keuchik ini sudah sangat meresahkan dan tidak boleh dibiarkan meraja-lela, karena berpotensi melahirkan sosok pemimpin yang lahir dari cara kotor.

"Kita tentu tidak mau dipimpin oleh sosok pemimpi yang lahir dari hasil penerapan cara kotor, karena buah dari hasil merusak demokrasi," katanya. (*)