Catatan untuk Nanik S Deyang: BGN Bukan Panggung Drama, Publik Tuntut Tranparansi MBG Bukan Air Mata Dracin

Pengangkatan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional Mei 2026 menandai babak baru Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Tapi setelah pelantikan juga memicu satu pertanyaan yang sama: standarnya kompetensi teknis atau loyalitas politik?

Kedekatan Nanik dengan Presiden Prabowo bukan rahasia lagi bagi yang melek politik. Jejaknya panjang, dari mempertemukan Ratna Sarumpaet-Prabowo 2018 hingga masuk sebagai tim pemenangan Prabowo-Sandi 2019, sampai akhirnya duduk di posisi strategis. Intinya loyalitas itu jelas aset politik kuat.

Masalahnya, MBG bukan proyek seremonial. Ini menyangkut gizi, kesehatan, dan masa depan jutaan anak sekolah dan ibu hamil, menyusui, balita. Lawannya stunting, keracunan massal, rantai distribusi rusak hingga monopoli koperasi siluman dilakukan dapur SPPG. Di titik ini, loyalitas saja tidak cukup. Tetapi juga dibutuhkan manajemen, tata kelola, dan penguasaan teknis pelaksanaan MBG di daerah.

Secara akademis Nanik berlatar Biologi dan Kehutanan. Pengalaman jurnalistik dan media-nya juga mumpuni. Itu pun pas saat ia jadi Wakil Kaban BGN Bidang Komunikasi Publik yang mondar mandir masuk SPPG dengan video internal BGN. Tapi sekarang dia pun memimpin seluruh aspek sebuah institusi/Badan/kementerian. Tentu tantangannya beda kelas 

Keraguan publik menguat saat MBG diterpa kasus keracunan. Respons yang muncul lebih emosional daripada struktural. Air mata dan permintaan maaf mungkin meluluhkan empati Presiden Prabowo, tapi ini bukan soal Itu Jenderal!

Ada orang tua murid butuh jawaban lain, bagaimana pengawasan mutu makanan? Dapat dari mana rantai distribusi? beres nggak? Sistem mitigasi risiko di dapur SPPG jalan atau tidak ? Dan pertanyaan - pertanyaan seterusnya.

Ironinya, BGN justru di bidang komunikasi Nanik dinilai paling lemah sekarang. Sebagai mantan jurnalis senior, publik berharap BGN jadi lembaga terbuka, mudah dikonfirmasi, berani dikritik. Kenyataannya sebaliknya. Jurnalis kesulitan dapat konfirmasi. Ada laporan pemblokiran kontak pribadi kala tanya permasalahan pembangunan SPPG di atas tanah konflik, peralihan gudang jadi dapur, sampai menu basi dan susu amburadul dibagikan dapur - dapur SPPG. Pengawasan dilakukan lembaga pelaksana MBG dari BGN dimana? 

Lebih parah di media sosial, akun resmi @sidakbgn dan akun IG Nanik sampai membatasi kolom komentar. Kesannya kritik publik dibungkam. Padahal MBG sebagai progam jangka panjang sangat butuh pengawasan kolektif agar tidak melenceng dari tujuan.

Paradoksnya komunikator ulung membangun komunikasi satu arah. Akibatnya, kepercayaan publik terkikis lebih cepat dari nasi basi maupun buah- buahan berjamur tetap muncul dari dapur - dapur.

Ya, wajib kita akui loyalitas bisa mengantarkan seseorang ke kursi kekuasaan. Tapi legitimasi hanya lahir dari 3 hal kompetensi, transparansi, dan hasil kerja yang bisa diukur aktual di lapangan.

BGN adalah “dapur besar negara”. Salah hitung distribusi, lemah pengawasan, tata kelola amburadul korbannya penerima manfaat dan masyarakat. Juga anggaran APBN yang dikumpulkan bersama salah satunya dari pajak rakyat.

Ujian Nanik sekarang bukan membuktikan kedekatannya dengan Presiden yang gampang luluh menonton dracin tangisan air mata kala menjenguk anak keracunan di Rumah Sakit. Namun, mampukah Kaban BGN Nanik mampu melahirkan kebijakan adiktif tentang mengelola MBG secara profesional, akuntabel, transparan?

Kalau 3 hingga 6 bulan ke depan BGN buka data, panggil auditor independen, dan tindak tegas dan tutup permanen atas penyimpangan di lapangan oleh dapur SPPG, stigma “jabatan karena kedekatan politik” akan luntur sendiri.

Tetapi jika gaya defensif diteruskan Kaban BGN, kritik dibungkam, komunikasi tetap monolog maka MBG tidak akan jadi program pemersatu harapan. Melainkan akan jadi bahan perdebatan tanpa ujung sampai 2028-2029 mendatang.

Publik sudah muak dengan dracin air mata. Yang diminta cukup sederhana data terbuka, akuntabilitas nyata, kerja kelihatan hasilnya dengan sederhana menertibkan dapur dapur SPPG siluman yang tiba-tiba dapat operasional tanpa melalui alur atau SPPG tanpa kelayakan (standar) tetap dipertahankan karena hubungan kedekatan lingkaran pejabat Jakarta.(*)

*) Ahmad Istihar adalah Jurnalis Ketik.com di Tuban Jawa Timur yang aktif meliput program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal hingga hari ini.

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini:

• Naskah dikirim ke alamat email redaksi@ketik.com
• Berikan keterangan OPINI di kolom subjek
• Panjang naskah maksimal 800 kata
• Sertakan identitas diri, foto, dan nomor HP
• Hak muat redaksi.(*)