Catatan Kritis DPRD Surabaya Jelang SPMB 2025

KETIK, SURABAYA – Di tengah semangat generasi muda mengejar impian di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) DPRD Kota Surabaya hadir sebagai pengawal harapan.

Menyambut pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025, lembaga legislatif ini tidak tinggal diam.

Sejumlah catatan penting disusun, bukan sekadar kritik, melainkan dorongan untuk perubahan yang lebih baik.

Tak sedikit orang tua yang bertaruh nasib anaknya hanya pada beberapa klik di sistem daring SPMB Surabaya.

Mengenai ketentuan SPMB 2025, pagu negeri siswa baru SMPN berjumlah 18.720 siswa, untuk rombongan belajar tersedia 585 rombel.

Untuk jalur nonmiskin atau pramiskin tersedia 14.976 siswa dan jalur afirmasi keluarga miskin (Gamis) di tahun 2025 ini mengalami peningkatan 5 persen. Dari semula 15 persen di tahun 2025 menjadi 20 persen untuk menerima siswa sejumlah 3.744 siswa.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi pendidikan menyebut sistem zonasi dan daring dalam SPMB SMP tahun ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.

Mulai dari kesenjangan akses internet, kurangnya sosialisasi, hingga ketimpangan jumlah sekolah favorit di tiap kecamatan.

"Karena biasanya permasalahannya adalah warga itu kesusu (terburu-buru), jadi belum terdeteksi dengan baik titik rumahnya, jadi jaraknya masih jauh dari sekolah, sudah di klik, sudah masuk ke pendaftaran," ujar Anggota Komisi D William Wirakusuma pada Ketik.co.id.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya William Wirakusuma. (Foto: Shinta Miranda/Ketik.co.id)

Wiliam menjelaskan masalah ini membuat para murid yang jauh dari zonasi maka sekolah yang ditempati murid tidak presisi sesuai dengan KK orang tua.

"Tapi tahun ini kan ada zona 1 dan zona 2, jadi kalau di luar radius itu nanti berdasarkan KK-nya, kelurahan atau kecamatan yang terdekat dengan sekolah itu," terang Wiliam.

Di SPMB Surabaya 2025, Wiliam menyebut Pemkot Surabaya memprioritaskan murid yang berasal dari keluarga miskin atau disebut Gamis.

Namun, biasanya orang tua lebih terfokus dengan sistem zonasi padahal ada beberapa jalur yang bisa dilalui khusus Gamis yaitu jalur afirmasi.

"Jadi dia bisa pakai jalur afirmasi karena dia masuk dalam kelompok keluarga Gamis. Kemudian kalau tidak masuk bisa masuk ke jalur domisili atau jalur prestasi juga bisa keluarga atau wali murid itu harus tahu tentang jalur-jalur ini," jelas Politisi PSI ini.

Ditambahkan juga oleh Anggota Komisi D Ajeng Wira Wati menjelaskan pentingnya sosialisasi sistem baru SPMB Surabaya agar para murid maupun orang tua paham mengenai pendaftaran murid baru.

"Nanti ke depannya bisa lebih banyak sosialisasi kepada wali murid dan bahkan mungkin diharukan juga bisa membuka posko ya yang terdekat, khususnya di sekolah SD," papar Ajeng.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati. (Foto: Shinta Miranda/Ketik.co.id)

Ajeng juga mengingatkan Dinas Pendidikan Surabaya tidak melupakan untuk sekolah swasta agar tetap mendapatkan murid, tidak hanya untuk sekolah negeri.

Politisi Gerindra ini juga mendorong agar sekolah swasta harus melakukan sosialisasi di wilayah zonasi terdekat.

"Jadi juga diberi info sosialisasi swasta mana saja yang ada di wilayah kelurahan dan ketecapatan tersebut, sehingga nanti wali murid itu tidak hanya diarahkan ke wilayah negeri saja, tapi swasta," paparnya.

Masalah yang sering dialami pada pendaftaran sekolah, adanya jalur perpindahan orang tua yang dinilai mendadak karena di waktu murid melakukan pendaftaran sekolah.

"SPMB ini harus minimal satu tahun sebelum pendaftaran. Jadi tidak boleh ujug-ujug berubah," terang Ajeng.

Ajeng juga mengingatkan agar Dispendik Surabaya terus membuka posko baik secara fisik maupun secara digital untuk melakukan pelayanan informasi mengenai SPMB 2025.

"Itu harus terbuka full untuk posko nya, untuk calon pendaftar jadi harus ada interaktif baik secara posko atau secara WA (Whatsapp)," pungkas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya ini. (*)