Catat! Ini Sebaran 63 Titik Pembangunan Sekolah Rakyat

KETIK, SURABAYA – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyebut pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan di berbagai titik di seluruh Indonesia secara bertahap pada Juli 2025 di 63 titik.

Lokasi sekolah rakyat yang siap beroperasi itu tersebar di Pulau Jawa sebanyak 34 titik, Sumatera sebanyak 13 titik, Sulawesi sebanyak 8 titik, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 3 titik, Kalimantan 2 titik, Maluku 2 titik dan Papua 1 titik.

Setelah 63 sekolah ini beroperasi, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di titik lainnya secara bertahap hingga 100 titik.

“Ke depan ditargetkan Sekolah Rakyat ada di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujar mensos seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial RI, kemensos.go.id pada Jumat, 23 Mei 2025.

Nantinya, kata dia, Sekolah Rakyat akan dibangun di 240 titik, yang setiap titiknya bisa menampung sekitar 40 rombongan belajar.

Menurut mantan Wakil Gubernur Jatim tersebut, selain sarana dan prasarana memadai, model pembelajaran fleksibel juga menjadi ciri khas Sekolah Rakyat.

“Multi entry - multi exit. Kalau sudah selesai satu modul, boleh kerja dulu, lalu lanjut lagi. Tidak harus lulus dalam 3 tahun, tapi sifatnya Fleksibel,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.

"Saya ingin ketika mereka lulus, mereka bukan cuma pintar, tapi juga siap hidup. Siap kerja, siap usaha, siap berkontribusi,” tambah dia.

Sementara itu, keinginan mantan Wali Kota Pasuruan tersebut tak lepas dar fakta mengenai kondisi siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sehingga, lanjut dia, harus diberi bekal pengetahuan dan keahlian untuk bertahan hidup serta mampu berkembang dari sisi ekonomi dan sosial.

Tak itu saja, ditegaskan Gus Ipul bahwa orang tua para siswa di waktu bersamaan juga akan difasilitasi dengan program-program pemberdayaan.

"Ini adalah bentuk keberpihakan. Yang kaya boleh sekolah di mana saja. Tapi yang miskin harus dibela. Mereka punya hak sama untuk berhasil,” tutur mensos yang juga Sekjen PBNU tersebut. (*)