Burhanuddin Muhtadi: Jokowi The Real King Maker Pilpres 2024

KETIK, JAKARTA – Pertemuan Presiden Jokowi dengan lima ketua umum (ketum) partai pendukung pemerintah di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Minggu (2/4/2023) lalu, menarik perhatian banyak pihak. 

Lantaran, pertemuan politik itu tanpa dihadiri dua ketum partai pendukung pemerintah yakni Ketum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan ketum DPP Nasdem Surya Paloh.

Para ketum yang hadir yakni Prabowo, ketum DPP Partai Gerindra, Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono, Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan menyebutkan Megawati dan Surya Paloh diundang dalam pertemuan silaturahmi tersebut. Namun keduanya tak hadir, berdalih sedang pergi ke luar negeri.

Selama ini, Jokowi selalu melekat sebagai petugas partai yang disematkan oleh Megawati sebagai orang nomor satu di partai berlambang Banteng Moncong Putih itu. Namun kini Jokowi berani melangkah sendiri membahas kompromi politik menghadapi Pilpres 2024. Ada apa?

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Jokowi merupakan penentu terbentuknya koalisi besar 5 partai politik pendukung pemerintah.

Yakni Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tergabung dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). Serta Partai Golkar, Persatuan Pembangunan (PPP) dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Kondisi ini semakin mempertegas bahwa Jokowi The Real King Maker. Sedangkan ketua umum Partai Nasdem tak hadir karena sudah berkoalisi dengan partai oposisi (PKS dan Demokrat). Ketua Umum PDIP Megawati yang tak hadir yang berpeluang menjadi 'rival' Jokowi sebagai King Maker," ujarnya saat diwawancarai Kompas TV, Minggu (2/4/2023).

Burhanuddin menyebut bila lima partai pendukung pemerintah ini bergabung menjadi kolalisi, maka King Maker-nya adalah Jokowi. "Kendali lima partai ini relatif secara tidak langsung ada di Jokowi. Bila KIR dan KIB bisa dipersatukan, maka nilai tawar Jokowi akan lebih besar," paparnya.

King Marker lainnya, kata Burhanuddin adalah Megawati, karena PDIP tanpa berkoalisi dengan partai lain bisa mengajukan capres dan cawapres. Ini karena suara PDIP mememuhi presidential threshold minimal 115 kursi di DPR.

King Marker satu lagi Surya Paloh, ketua umum DPP Nasdem ini berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Koalisi Perubahan ini mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

Menurut Burhanuddin endorsment Jokowi terhadap para calon presiden ini sangat signifikan. Seperti elektabilitas Prabowo naik pada Maret 2023 karena endorsment Jokowi pada HUT Perindo 7 November 2022. "Setelah endorse terbuka Jokowi, suara Prabowo meningkat," jelasnya.

Pada moment itu, kata Burhanuddin, Jokowi bilang," Tahun 2024 jatahnya Pak Prabowo." Endorsement secara low contech (komunikasi yang langsung dimengerti publik) untuk Prabowo ini disampaikan hingga empat kali.  "Pak Jokowi bilang Pak Prabowo penerus Jokowi dan Pak Prabowo 'ditenteng' ke sana ke mari," paparnya.

Burhanuddin mengungkapkan endorsement Jokowi untuk Ganjar Pranowo, gubernur Jawa Barat, beda dengan Prabowo.

"Kalo endorsement untuk Ganjar Pranowo, Pak Jokowi melakukan hight contech (secara implisif) yang tak langsung dimengerti publik. Misalkan menyebutkan pilih pemimpin yang berambut putih," jelasnya.

Soal mengapa Jokowi tak mengendorse secara terbuka untuk Ganjar, karena Jokowi sudah tahu bila untuk capres PDI Perjuangan itu hak prerogatif di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketum DPP PDI Perjuangan.

"Bila Jokowi mendukung Ganjar secara terbuka akan ada implikasi terhadap Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan. Karena itu, Pak Jokowi lebih leluasa mendukung Pak Prabowo atau tokoh lain," analisanya.

Soal pertarungan pada Pilres 2024, Burhanuddin memprediksi akan ada tiga poros. Poros partai politik yang mendukung pemerintahan dikendalikan Jokowi, Koalisi Perubahan terdiri dari Nasdem, PKS dan Demokrat yang dipimpin Surya Paloh dan PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati.

"Kecuali PDI Perjuangan bisa berkompromi dengan partai pendukung pemerintah, maka akan ada dua poros," jelasnta.

Soal persaingan kandidat capres, kata Burhanuddin, masih kompetitif. "Meskipun Ganjar Pranowo elektabilitasnya 36 persen pasti akan terpengaruh dengan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 (karena Ganjar ikut menolak kehadiran Tim Sepakbola Israel)," pungkasnya. (*)