KETIK, SLEMAN – Pemkab Sleman terus berupaya menjadi penengah dalam kemelut hubungan industrial antara PT Mataram Tunggal Garment (MTG) dengan pekerjanya.
Terbaru, Bupati Sleman Harda Kiswaya bersama Wakil Bupati Danang Maharsa dan jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Sleman memfasilitasi kembali dialog antara pihak manajemen perusahaan dan Serikat Pekerja PT MTG yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indonesia (SPI).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah Kantor DPRD Sleman, Jumat 24 April 2026, tersebut menjadi bukti keseriusan Pemkab Sleman dalam menjembatani hak-hak pekerja sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif di wilayah Sleman.
Bupati Sleman Harda Kiswaya menegaskan, pihaknya hadir sebagai fasilitator netral. Tujuannya satu, yakni mengawal agar persoalan ini segera menemukan jalan tengah yang tidak merugikan pihak mana pun.
"Kami berkomitmen penuh untuk memfasilitasi mediasi ini, guna mendapatkan solusi terbaik bagi pihak manajemen PT MTG dengan para pekerjanya," tegas Harda di sela pertemuan.
Upaya penyelesaian perselisihan sebenarnya sudah berjalan melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman. Prosesnya dimulai sejak 1 April 2026 lewat serangkaian klarifikasi dan tiga kali mediasi. Namun, hingga pertemuan ketiga pada 24 April kemarin, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan.
Kepala Disnaker Sleman, Epiphana Kristiyani menjelaskan, pemkab kembali membuka ruang mediasi lanjutan. Pertemuan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 28 April 2026, di Kantor Disnaker Sleman.
Epiphana menuturkan, jika dalam mediasi mendatang tetap tidak ditemukan kata sepakat, maka pihaknya akan mengeluarkan anjuran tertulis. Hal itu merujuk pada amanat UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
"Hasil mediasi mendatang akan menjadi dasar hukum bagi kami untuk menyusun anjuran. Sesuai regulasi, anjuran tersebut nantinya harus ditanggapi oleh kedua pihak dalam waktu 10 hari kerja," jelasnya.
Meski prosedur hukum terus berjalan, Epiphana berharap kedua pihak tetap mengedepankan etika komunikasi. Ia meminta manajemen dan perwakilan pekerja untuk taat pada jadwal pertemuan serta berkomitmen untuk hadir.
"Kami berharap kedua pihak menghormati proses ini. Harapannya tercipta ruang dialog yang sehat agar segera tercapai solusi win-win bagi semuanya," pungkas Epiphana. (*)