Bupati Rio Prioritaskan Perbaikan Jalan dan Mitigasi Bencana dalam P-APBD Situbondo 2026

KETIK, SITUBONDO – Pemerintah Kabupaten Situbondo memprioritaskan pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan rusak dan mitigasi bencana, dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026.

Hal tersebut disampaikan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Situbondo dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin, 31 Agustus 2026.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam perubahan APBD 2026. Selain perbaikan jalan rusak, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap mitigasi bencana.

"Selain memprioritaskan perbaikan jalan rusak, namun dalam P-APBD Situbondo Tahun 2026, saya dan Mbak Ulfi juga memprioritaskan mitigasi bencana," kata Mas Rio, panggilan akrab Bupati Situbondo.

Menurutnya, porsi pembangunan infrastruktur cukup padat dalam perubahan APBD kali ini. Fokus utamanya adalah memperbaiki sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan di wilayah Kabupaten Situbondo.

"Banyak sekali jalan yang rusak di Situbondo, maka jadi perioritas pembangunan,” katanya.

Mas Rio menilai perbaikan jalan masih rasional untuk dikejar meskipun P-APBD diperkirakan baru disahkan pada akhir September 2026. Hal itu karena waktu pengerjaan proyek jalan relatif singkat, yakni sekitar 40 hari.

"Meskipun disahkan akhir September, kalau perbaikan jalan masih mungkin dikejar karena waktu pengerjaannya hanya sekitar 40 hari," tuturnya.

Selain perbaikan jalan, Pemkab Situbondo mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp26,09 miliar untuk mitigasi bencana. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan pengalaman penanganan banjir bandang yang membutuhkan anggaran besar.

Menurut Mas Rio, berdasarkan estimasi pemerintah daerah, satu kali pemulihan dampak banjir bandang dapat menelan biaya hingga Rp150 miliar.

Potensi banjir bandang, lanjut dia, kerap mengancam pada awal tahun. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada akses jalan dan jembatan, tetapi juga fasilitas sekolah, lahan pertanian hingga pasar tradisional.

"Akhir Februari hingga awal Maret lalu, hasil estimasi teman-teman menunjukkan kebutuhan perbaikan infrastruktur akibat banjir mencapai Rp150 miliar. Sekolah, sawah, jalan, jembatan, hingga pasar terdampak, dan bahkan sampai sekarang pasar belum terurus," beber Mas Rio.

Ia menjelaskan, tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp53 miliar yang berhasil diraih Pemkab Situbondo akhirnya dialokasikan ke pos BTT. Dana tersebut tidak dialihkan untuk proyek fisik baru karena waktu yang tersedia hingga akhir tahun anggaran dinilai terlalu singkat.

"Tadinya, kata Mas Rio, dana tersebut mau di pakai untuk pembangunan Pasar Besuki yang butuh biaya Rp40 miliar, tapi tidak mungkin terkejar. Akhirnya, dana DBH Rp53 miliar hasil kerja keras teman-teman itu kita amankan di BTT."

Mas Rio berharap bencana tidak terjadi sehingga anggaran BTT tersebut tetap utuh hingga akhir tahun. Jika tidak terpakai, dana tersebut diharapkan dapat diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur pada tahun berikutnya.

"Mudah-mudahan aman, sehingga dana ini bisa diperuntukkan bagi kegiatan lain di tahun 2027, seperti perbaikan jalan, jembatan, maupun pasar," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi mengatakan pihak legislatif akan segera melakukan pembahasan secara maraton melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran (Banggar) untuk mencermati usulan pemerintah daerah.

"Sesuai dengan regulasi, pembahasan P-APBD memiliki batas waktu ketat dan harus sudah disepakati bersama paling lambat 30 September 2026, agar bisa dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur sebelum ditetapkan," tutur Mahbub.

Terkait alokasi BTT sebesar Rp26,09 miliar, Mahbub menyebut dewan akan mencermatinya lebih dalam. Secara umum, menurut dia, langkah tersebut tepat sebagai mitigasi menghadapi musim penghujan pada November dan Desember, termasuk mengantisipasi dampak kekeringan yang sempat menghabiskan pos anggaran operasional BPBD.

Dalam dokumen Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026, Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo diproyeksikan mencapai Rp1,601 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp315,2 miliar, Pendapatan Transfer Rp1,285 triliun, dan Pendapatan Hibah Rp200 juta.

Sementara itu, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp1,760 triliun. Dari total belanja tersebut, alokasi khusus Belanja Modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi dipatok sebesar Rp77,47 miliar untuk menunjang penguatan infrastruktur daerah.(*)