Bupati KDS Perkuat Pengawasan Pembangunan Desa, Inspektorat Diminta Rutin Periksa APBDes

KETIK, BANDUNG – Bupati Bandung KDS mendorong penguatan pengawasan internal terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), khususnya dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan sekaligus melindungi aparatur pemerintahan desa dari potensi persoalan hukum.

KDS menegaskan, pengawasan tidak seharusnya hanya dilakukan setelah pembangunan selesai atau ketika muncul persoalan. Sebaliknya, pembinaan dan pemeriksaan harus berjalan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Hal tersebut disampaikan KDS saat menghadiri Sosialisasi Perhitungan Pembangunan Fisik Desa di Ruang Rapat Integritas Inspektorat Kabupaten Bandung, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti 135 sekretaris desa (Sekdes) se-Kabupaten Bandung dan dihadiri Inspektur Kabupaten Bandung Erwan Kusuma Hermawan.

"Kuncinya saya minta, agar dari mulai perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan dan pelaporan kegiatan harus betul-betul dilakukan sesuai aturan. Dengan begitu, tidak akan timbul masalah hukum atau adanya temuan di kemudian hari," ujar KDS.

Menurutnya, sekretaris desa memiliki posisi strategis dalam memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan. Mulai dari mengawal perencanaan program, memastikan kesesuaian volume dan spesifikasi teknis pekerjaan fisik, hingga menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan.

KDS juga menekankan pentingnya keberadaan Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah yang berperan melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa.

"Untuk menghindari pelanggaran hukum dan semuanya selamat, Inspektorat hadir mengawasi dari mulai proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Inspektorat ini sebagai pengawas internal, ini sebagai bentuk 'kanyaah' ke pemerintahan desa," tuturnya.

Temuan Harus Segera Ditindaklanjuti

Sebagai langkah konkret memperkuat pengawasan, KDS meminta Inspektorat Kabupaten Bandung melakukan pemeriksaan secara berkala, minimal setiap tiga bulan sekali. Apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan maupun administrasi, pemerintah desa diminta segera menindaklanjutinya.

"Jadi saya minta Inspektorat agar melakukan pemeriksaan minimal tiga bulan sekali. Kalau ada temuan, selesaikan saat itu juga. Apakah pengembalian atau dialihkan ke program lain sesuai volume yang kurang itu," ungkapnya.

KDS mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara serius dan tidak boleh menjadi ruang bagi praktik penyimpangan. Sebab, penggunaan anggaran pembangunan desa juga berada dalam pengawasan aparat penegak hukum.

Bahkan, menurut KDS, pengawasan terhadap laporan keuangan desa tidak hanya dilakukan Inspektorat, Kejaksaan, dan Kepolisian, tetapi juga berpotensi menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terutama untuk program yang bersumber dari APBN.

"Kalau diperiksa Inspektorat sifatnya pembinaan. Jadi harus bersyukur kalau masih diperiksa Inspektorat. Tapi kalau diperiksa APH, bisa jadi lanjut ke ranah hukum," tambahnya.

Karena itu, ia meminta seluruh aparatur desa menjadikan kegiatan sosialisasi tersebut sebagai momentum memperbaiki tata kelola pembangunan dan meningkatkan pemahaman mengenai perhitungan pekerjaan fisik.

KDS berharap, melalui pengawasan yang rutin dan kepatuhan terhadap regulasi, pembangunan infrastruktur desa dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

"Intinya ikuti aturan, jangan ada yang main-main. Niatkan semuanya ibadah, karena seluruh program pembangunan infrastruktur desa adalah untuk kemaslahatan masyarakat," pungkas KDS.(*)