Bupati Bassam Pacu Renaisans Kelapa Halmahera Selatan, 550 Ribu Bibit untuk 200 Kelompok Tani

KETIK, HALMAHERA SELATAN – Kelapa mulai ditempatkan kembali dalam peta besar ekonomi perkebunan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Bukan semata menambah hamparan tanaman, pemerintah daerah mulai membangun fondasi produksi yang kelak diarahkan menuju industri olahan dan sumber penghasilan baru bagi rumah tangga petani.

Langkah itu dimulai melalui distribusi 550 ribu bibit kelapa varietas unggul lokal kepada kelompok tani yang tersebar di berbagai wilayah Halsel.

Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada kelompok tani di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Moifi, Desa Panambuang, Kecamatan Bacan Selatan, Selasa 29 September 2026, sekitar pukul 10.20 WIT.

Penyerahan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian Halsel Sumiati Aljogja, Camat Bacan Selatan, para kepala desa, penyuluh pertanian, serta kelompok tani penerima manfaat.

Skala programnya terbilang besar. Pemerintah menyiapkan 550 ribu anakan kelapa untuk pengembangan areal perkebunan sekitar 5.000 hektare, disertai paket pupuk dan dukungan operasional.

Sebanyak 200 kelompok tani di 95 desa pada 23 kecamatan masuk dalam jangkauan program tersebut. Dengan sebaran itu, pengembangan kelapa tidak dikonsentrasikan pada satu kawasan produksi, melainkan diperluas ke berbagai sentra perkebunan masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian Halsel, Sumiati Aljogja, menjelaskan proses distribusi sebelumnya sempat bergeser dari jadwal karena faktor cuaca. Pemerintah daerah kemudian berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar bantuan tetap dapat diteruskan kepada penerima.

Mekanisme penanganan anakan juga disesuaikan dengan kesiapan masing-masing lahan. Kelompok yang telah memiliki areal siap tanam dapat segera membawa komoditas tersebut untuk dibudidayakan. Sementara lokasi yang belum memungkinkan dapat memanfaatkan fasilitas persemaian atau nursery sebagai tempat penitipan sementara.

Skema tersebut dirancang agar material tanam tidak terbengkalai sebelum masuk ke kebun. Setelah distribusi berlangsung, keberhasilan program akan sangat ditentukan oleh pemeliharaan pada fase awal pertumbuhan.

Karena itu, di hadapan para penerima manfaat, Bassam memberikan penekanan khusus pada tanggung jawab pascapenyaluran. Kesempatan memperoleh fasilitas pemerintah, menurut dia, perlu diterjemahkan menjadi kerja budidaya yang sungguh-sungguh karena belum seluruh masyarakat memperoleh dukungan serupa.

“Bibit ini harus dijaga dan dirawat. Jangan sampai setelah menerima bantuan kemudian tidak dikembangkan,” pesan Bassam kepada kelompok tani penerima.

Orientasi program tersebut juga mulai diarahkan melampaui urusan budidaya. Pemerintah ingin investasi perkebunan yang ditanam hari ini membentuk basis pendapatan masyarakat ketika tanaman memasuki masa produktif.

Bassam berharap dalam kisaran tiga tahun mendatang, kelapa yang dibudidayakan petani telah berkembang baik dan mulai memberi manfaat ekonomi bagi keluarga penerima.

Namun, peningkatan hasil kebun bukan titik akhir yang dituju. Pemerintah daerah mulai membawa gagasan pengembangan kelapa ke rantai ekonomi berikutnya: hilirisasi.

Potensinya terbentang dari daging buah hingga produk turunannya. Tempurung, sabut dan air kelapa juga dapat masuk ke berbagai kegiatan pengolahan apabila tersedia keterampilan, pasar dan ekosistem usaha yang mendukung.

Dalam kerangka itulah Bassam mengingatkan bahwa pola perdagangan komoditas primer perlu mulai bergerak menuju penciptaan produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Pesannya menempatkan pengolahan sebagai jembatan antara hasil kebun dengan peningkatan penerimaan masyarakat.

“Jangan hanya menjual kelapa sebagai bahan mentah. Kita harus mulai berpikir bagaimana kelapa ini bisa diolah sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.

Pemkab Halsel selanjutnya mengarahkan pengembangan kelapa tidak hanya pada penanaman, tetapi juga pengolahan hasil perkebunan. Langkah tersebut sejalan dengan dorongan Bassam agar kelapa tidak hanya dipasarkan sebagai komoditas mentah.

Untuk 2027, pemerintah daerah berencana memprioritaskan tujuh kecamatan yang belum memperoleh bantuan pengembangan kelapa.

Prioritas tersebut disiapkan untuk memperluas cakupan program kepada kelompok tani di wilayah yang belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya. Pada tahap saat ini, program mencakup 550 ribu bibit kelapa untuk sekitar 5.000 hektare lahan, lengkap dengan paket pupuk dan dukungan operasional.

Bantuan tersebut disalurkan kepada 200 kelompok tani yang tersebar di 95 desa pada 23 kecamatan di Halmahera Selatan, sementara perluasan ke tujuh kecamatan lainnya direncanakan masuk dalam pengembangan program pada 2027.