KETIK, HALMAHERA SELATAN – Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Hasan Ali Bassam Kasuba, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lebih selektif dalam merancang program untuk tahun 2027. Ia mengingatkan agar setiap usulan memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan tidak sekadar menjadi upaya memperbesar alokasi belanja masing-masing instansi.
Arahan tersebut disampaikan Bassam saat memimpin apel gabungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di Lapangan Apel Kantor Bupati, Senin 26 Oktober 2026.
Menurutnya, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus diawali dengan penentuan skala prioritas yang tepat. Setiap perangkat daerah dituntut mampu mengidentifikasi kebutuhan sesuai bidang tugasnya sebelum mengajukan program dan kegiatan.
“Saya berharap Bapak dan Ibu betul-betul memastikan bahwa apa yang diinput dan diusulkan adalah hal-hal prioritas. Bukan kemudian berpikir untuk bisa mendapatkan bagian alokasi anggaran sebesar-besarnya,” ujar Bassam.
Bassam menekankan bahwa ketepatan perencanaan menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Karena itu, pimpinan OPD perlu mempertimbangkan manfaat setiap kegiatan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga:
Menakar Efisiensi, Menjaga Masa Depan Agromaritim Halmahera Selatan“Karena itu, saya minta pada pimpinan perangkat daerah agar lebih cermat dalam menentukan kebutuhan anggaran, dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pintanya.
Selain mempertimbangkan urgensi, Bassam mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dokumen tersebut, bersama visi dan misi bupati serta wakil bupati, menjadi pedoman dalam menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan. Dengan begitu, program yang dirancang setiap OPD memiliki arah yang selaras dengan target pemerintah daerah.
“Pastikan itu betul-betul sesuai tupoksi dan tanggung jawab kita. Koridornya sudah jelas, RPJMD, visi dan misi bupati serta wakil bupati,” tegasnya.
Baca Juga:
Dari Tambang Menuju Ekonomi HijauBassam juga menghendaki adanya kesamaan pemahaman di seluruh jajaran pemerintah daerah. Keselarasan antarlembaga dinilai diperlukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan terukur dan setiap perangkat daerah dapat menjalankan perannya secara optimal.
Dalam kesempatan itu, ia turut menekankan pentingnya profesionalisme aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam menjalankan tanggung jawab yang berkaitan dengan perencanaan dan pencapaian sasaran pembangunan.
“Seluruh ASN harus menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional agar penyusunan APBD 2027 dapat mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan,” pungkasnya.