Batam Dominasi Struktur Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau, Sumbang 66 Persen Total PDRB

KETIK, BATAM – Kota Batam mencatatkan peran dominan dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Sepanjang tahun 2024, Batam menyumbang 66,01 persen terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai PDRB Batam atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp233,05 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp135,51 triliun.

Capaian ini memperkuat posisi Batam sebagai motor utama ekonomi Kepri dan mencerminkan peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan industri dan investasi.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan BPS Provinsi Kepri menyampaikan data tersebut dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Gedung Marketing Centre BP Batam, pada Selasa, 17 Juni 2025. Rapat ini sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara BP Batam dan BPS mengenai penyelarasan data ekonomi Batam.

“Kami ingin memastikan akurasi dan keselarasan data PDRB agar tidak terjadi perbedaan dalam publikasi resmi,” kata Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis.

Fary menegaskan bahwa kolaborasi antara BP Batam dan BPS bertujuan memperkuat sinergi dalam penyediaan data ekonomi yang valid, akurat, dan terpadu. Data tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan menyusun program prioritas daerah.

Ia juga menyoroti pentingnya data yang tepat untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan efisien. Selain itu, kesesuaian data mampu meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan kebijakan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Presiden mengamanatkan agar Batam menjadi pusat ekonomi dan investasi baru di Indonesia. Oleh sebab itu, kami berharap langkah ini dapat memberi pengaruh terhadap rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang,” ujarnya.

Fary menekankan pentingnya akurasi data dalam pengambilan keputusan strategis, alokasi sumber daya, dan pemantauan pembangunan.

“Dengan seluruh potensi yang ada, Batam harus menjadi kawasan investasi yang inklusif. Mari kita jaga iklim investasi agar tetap kondusif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

Turut hadir dalam rapat Kepala BPS Provinsi Kepri, Margaretha Ari Anggorowati, Kepala BPS Batam, Eko Aprianto, dan Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Ari Sugih Mulia, bersama sejumlah pejabat tingkat II BP Batam. (*)