KETIK, SURABAYA – Pemerintah mengubah sejumlah ketentuan administrasi perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026. Regulasi ini membuka peluang pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif pajak sebesar 100 persen, sekaligus mengubah mekanisme pembayaran utang pajak dan prosedur pengajuan keberatan.

Ketentuan tersebut merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan. Aturan ini mulai berlaku pada 2 Oktober 2026.

Dalam skema keringanan sanksi, pengurangan dapat mencapai 100 persen untuk pelaporan atau pelunasan pada 8 Oktober hingga 31 Desember 2026. Besarannya turun menjadi 50 persen pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027 dan 25 persen pada 1 April hingga 30 Juni 2027.

Tersedia pula skema pengurangan 75 persen dan 90 persen bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu.

Keringanan tersebut mencakup sanksi bunga, denda, dan kenaikan akibat sejumlah kondisi, seperti keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), keterlambatan pembayaran, pembetulan SPT, hasil pemeriksaan, hingga penagihan pajak.

Baca Juga:
BI Naikkan Suku Bunga, Dunia Usaha Terancam Terbebani

Namun, fasilitas ini tidak berlaku otomatis. Wajib pajak harus memenuhi persyaratan administratif, termasuk penyelesaian pokok pajak, status upaya hukum, serta ketentuan mengenai penyebab timbulnya sanksi.

Perubahan lainnya menyangkut mekanisme pembayaran utang pajak. Jika sebelumnya pembayaran diperhitungkan secara proporsional antara pokok pajak dan sanksi administrasi, aturan baru memprioritaskan pelunasan pokok pajak terlebih dahulu.

PMK 71/2026 juga menyempurnakan prosedur pengajuan keberatan. Wajib pajak, misalnya, harus menyampaikan tanggapan tertulis paling lambat 10 hari kerja setelah Surat Pemberitahuan untuk Hadir dikirimkan.

Hal ini mengemuka dalam sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No 71 Tahun 2026 yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I di Graha Kadin Jatim, beberapa waktu lalu. 

Baca Juga:
Penguatan Kemitraan Strategis, FTIK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Sukses Gelar Acara 'Ngopi' Demi Pendidikan Berkualitas, ini Pesan Endro Hermono

Ketentuan baru tersebut menjadi perhatian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur. Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto meminta pengusaha memahami perubahan regulasi agar tidak menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

"Kadin Jatim menyambut baik upaya Kanwil DJP Jatim I melakukan sosialisasi ini. Perpajakan selalu bersentuhan dengan pengusaha. Ketika ada perubahan, harus segera disosialisasikan karena di lapangan kami masih menemukan banyak kendala," ujar Adik, Jumat, 20 November 2026. 

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Max Darmawan mengatakan, perubahan regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, mempermudah pelayanan, dan meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan.

Selain PMK 71/2026, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang mengatur kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

DJP juga menyosialisasikan penggunaan Coretax DJP dan Coretax Pedia untuk membantu wajib pajak memperoleh informasi, panduan pelaporan SPT Tahunan, serta simulasi pengisian laporan perpajakan. (*)