KETIK, SURABAYA – Kadin Indonesia Institute menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur untuk mengembangkan standar pengelolaan organisasi berkelas internasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan materi pelatihan yang mengadopsi praktik terbaik pengelolaan kamar dagang di berbagai negara.
Sebagai langkah awal, Kadin Indonesia Institute menggelar kegiatan Pengenalan dan Uji Coba Standar Internasional Pengelolaan Organisasi di Graha Kadin Jatim, Jumat, 20 November 2026.
Kegiatan ini melibatkan jajaran pengurus dan ekosistem Kadin Jatim untuk menguji kesesuaian materi sekaligus memberikan masukan berdasarkan kondisi organisasi dunia usaha di Indonesia.
Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri, mengatakan penyusunan standar tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai pembelajaran dan pelatihan internasional yang telah diikuti jajaran Kadin Indonesia.
Salah satu referensi yang digunakan berasal dari Center for International Private Enterprise (CIPE), organisasi internasional yang berfokus pada penguatan kapasitas organisasi dunia usaha di berbagai negara.
Menurut Mulya, CIPE telah mendampingi banyak kamar dagang di negara berkembang, khususnya kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah.
Pendampingan tersebut mencakup organisasi tingkat nasional hingga kota dan kabupaten, termasuk asosiasi dunia usaha.
Sepanjang 2026, jajaran Kadin Indonesia juga telah mengikuti sejumlah program pembelajaran bersama mitra internasional.
Di antaranya pelatihan bersama CIPE di Jakarta, program dengan US Chamber of Commerce di Amerika Serikat pada Juli, serta pelatihan pengelolaan organisasi di Manila pada Oktober.
Pengalaman tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan draf materi pelatihan yang mengadopsi standar internasional dan praktik terbaik pengelolaan organisasi.
"Alangkah baiknya kalau standar-standar organisasi yang berlaku di dunia internasional dan praktik terbaiknya kita kembangkan juga untuk ekosistem Kadin," ujar Mulya.
Ia menegaskan, kegiatan di Surabaya bukan merupakan pelatihan formal, melainkan uji coba sekaligus forum diskusi kelompok terarah atau FGD.
Forum tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh masukan dari pengurus yang memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi.
Ada empat materi utama yang diuji coba, yakni tata kelola organisasi, pengelolaan keanggotaan, pengelolaan pendanaan termasuk penggalangan dana (fundraising), serta advokasi kebijakan.
Masukan dari Kadin Jatim selanjutnya akan dibawa ke Jakarta untuk menyempurnakan materi sebelum dikembangkan menjadi program pelatihan yang dapat diterapkan lebih luas di Indonesia.
Mulya menambahkan, kebutuhan penguatan organisasi dunia usaha juga tercermin dari survei CIPE di Amerika Serikat.
Dalam salah satu survei tersebut, sebanyak 76 persen CEO memperkirakan dunia usaha akan mengalami perubahan besar dalam 10 tahun mendatang akibat ketidakpastian ekonomi global, kondisi geopolitik, hingga digitalisasi.
Sementara itu, sebanyak 86 persen responden menilai keanggotaan dalam organisasi dunia usaha sangat penting.
Hal tersebut menunjukkan peran organisasi semakin dibutuhkan sebagai wadah membangun kepercayaan, memperkuat kolaborasi, dan memperjuangkan kepentingan pelaku usaha.
Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia, Widiyanto Saputro, mengatakan standar internasional tersebut tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh organisasi.
Standar justru diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas mengelola kelembagaan.
Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda. Karena itu, penerapan standar internasional tetap perlu disesuaikan dengan kondisi serta kearifan lokal di Indonesia.
"Standar internasional itu kelihatannya keren, tetapi ketika kita coba terapkan di tempat kita belum tentu semuanya pas. Bagaimanapun kearifan lokal itu berdampak sangat signifikan," katanya.
Widiyanto mencontohkan, kondisi Kadin Jawa Timur tentu berbeda dengan Kadin Papua Selatan maupun daerah lainnya.
Perbedaan sumber daya dan kapasitas organisasi membuat masing-masing daerah membutuhkan tahapan pengembangan yang sesuai.
Namun, selama ini belum tersedia ukuran dan rekomendasi yang sama untuk memetakan kesenjangan kapasitas organisasi sekaligus menentukan langkah perbaikannya.
Ia mengungkapkan, dalam salah satu penilaian terhadap organisasi kamar dagang di berbagai negara, Kadin Indonesia memperoleh skor 87 dari nilai maksimal 100.
Meski dinilai cukup baik, penguatan sistem pengelolaan tetap diperlukan agar standar kerja dapat terdokumentasi dan diterapkan secara konsisten.
"Yang membedakan kita dengan organisasi di luar negeri sering kali adalah mereka melakukan sesuatu, mencatat, menstandarkan, dan mengukurnya. Jadi ketika terjadi pergantian orang, standar dan ukurannya tetap ada," jelasnya.
Widiyanto berharap materi yang disempurnakan nantinya tidak hanya dimanfaatkan Kadin, tetapi juga dapat diadopsi organisasi dunia usaha lainnya, seperti Inkindo, Apindo, dan Hipmi.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menyambut baik inisiatif penyusunan standar pengelolaan organisasi tersebut. Ia mengakui tata kelola masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat di lingkungan Kadin Jatim.
"Tata kelola ini penting sekali. Kami dari Kadin Jawa Timur juga masih sangat kedodoran terkait dengan tata kelola," ungkapnya.
Adik menjelaskan, salah satu pekerjaan rumah Kadin Jatim adalah memperkuat kemandirian organisasi, termasuk Kadin kabupaten dan kota.
Menurutnya, keberhasilan kerja sama dengan mitra internasional juga perlu diukur dari kemampuan organisasi membangun kemandirian setelah memperoleh pendampingan.
Penguatan tata kelola, lanjutnya, juga harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas organisasi dalam merespons isu-isu dunia usaha.
Salah satunya terkait kebutuhan industri untuk mulai menghitung emisi karbon pada 2027, yang saat ini masih belum sepenuhnya dipahami pelaku industri.(*)
