KETIK, JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan terancam kesulitan mendapatkan kenaikan golongan maupun pangkat.

Kebijakan tersebut tengah disiapkan pemerintah sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengungkapkan rencana penerapan kebijakan itu telah mendapatkan kesepakatan di tingkat menteri.

"(ASN) Tidak bisa naik golongan, tidak bisa naik pangkat kalau belum melaporkan dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Ini sudah disepakati. Nanti akan disampaikan, akan diluncurkan oleh menteri-menteri terkait, termasuk Pak Menteri Keuangan," ungkap Bimo, Kamis, 12 November 2026.

Meski demikian, Bimo belum memastikan waktu pemberlakuan kebijakan tersebut.

Baca Juga:
Bupati Jember Angkat PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu, Guru dan Nakes Diprioritaskan

Pengumuman resmi mengenai penerapannya akan disampaikan oleh para menteri terkait.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan ASN.

Dengan adanya aturan tersebut, pemenuhan kewajiban perpajakan akan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam proses kenaikan golongan dan pangkat.

Hingga saat ini, pemerintah masih menyiapkan pengumuman resmi terkait kebijakan tersebut, termasuk waktu mulai penerapannya.(*)

Baca Juga:
Ini Fasilitas Negara yang Berhak Diterima Gibran usai Mundur dari Wapres