Anggaran Negara 2026: Rp 2.070 Triliun Langsung ke Masyarakat, Bagaimana Dampaknya untuk Maluku Utara?

KETIK, MALUKU UTARA – Pemerintah pusat memastikan lebih dari setengah belanja negara tahun 2026 akan langsung menyentuh rakyat. Totalnya mencapai Rp 2.070 triliun atau 53,87% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 3.842,7 triliun.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, menjelaskan belanja tersebut terbagi dua jalur: melalui program prioritas pemerintah pusat senilai Rp 1.377 triliun, serta melalui transfer ke daerah sebesar Rp 693 triliun.

Meski begitu, hingga kini masyarakat Maluku Utara belum memperoleh informasi detail terkait berapa besar dana transfer daerah yang masuk ke setiap kabupaten dan kota. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik, sebab dana tersebut seharusnya menjadi pendorong utama pembangunan di tingkat lokal.

Dikutip dari CNBC Indonesia, Febrio menegaskan bahwa belanja negara ini tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga diarahkan agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. 

“Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli serta mendukung program prioritas,” ujarnya dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Jakarta, Rabu 18 September.

Ekonom Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina, menambahkan APBN 2026 masih menjadi motor ekonomi nasional, terutama lewat konsumsi dan investasi. 

Menurut kajian tim ekonom, Rp 1.377 triliun belanja pemerintah benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dana ini tersebar ke dalam 18 program prioritas, mulai dari subsidi energi, makanan bergizi gratis, subsidi pupuk, bantuan pendidikan, hingga program kesehatan dan perumahan rakyat.

Untuk Maluku Utara, sejumlah program seperti Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Nasional, serta Lumbung Pangan diprediksi akan berpengaruh besar terhadap perekonomian daerah. Namun, kepastian nominal dan mekanisme penyaluran masih menunggu transparansi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Masyarakat diharapkan aktif mengikuti informasi resmi agar bisa mengetahui hak dan manfaat yang tersedia dari program-program tersebut. Transparansi dan pengawasan publik menjadi kunci agar dana triliunan rupiah ini benar-benar sampai ke dompet rakyat, khususnya warga Maluku Utara.