Anggaran Infrastruktur dan Transportasi 2027 Disiapkan, Layanan Dasar hingga Mobilitas Jadi Perhatian

KETIK, JAKARTA – Komisi V DPR RI bersama kementerian mitra kerja membahas program dan anggaran sektor infrastruktur serta transportasi dalam RAPBN 2027. Pembahasan diarahkan untuk memastikan pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antardaerah, dan layanan transportasi tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dikutip dari unggahan akun Instagram resmi DPR RI pada Minggu, 27 September 2026, sektor pekerjaan umum mendapat perhatian melalui sejumlah program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar. Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapat alokasi Rp12,15 triliun, antara lain untuk penyediaan air minum dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, persampahan, serta penanganan infrastruktur pascabencana.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mendapat alokasi Rp32,57 triliun. Anggaran tersebut mencakup pembangunan dan penyediaan fasilitas untuk Sekolah Rakyat, sarana kesehatan dan pendidikan, tempat peribadatan, olahraga, serta kebutuhan penanganan pascabencana.

Di sektor transportasi darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mendapat alokasi Rp5,69 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah program, termasuk angkutan perintis, revitalisasi terminal dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), Proving Ground Bekasi, hingga program padat karya.

Untuk transportasi laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendapat alokasi Rp10,49 triliun. Penggunaannya mencakup pengembangan pelabuhan, Tol Laut, angkutan ternak, infrastruktur kepelabuhanan, serta penguatan keselamatan dan mitigasi kecelakaan pelayaran.

Sementara itu, sektor transportasi udara mendapat alokasi Rp6,18 triliun yang diarahkan untuk angkutan udara perintis, fasilitas keselamatan penerbangan, bandara di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3TP), serta rehabilitasi pascabencana. Adapun Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh Rp7,10 triliun untuk keselamatan perlintasan, pemeliharaan infrastruktur, kereta perkotaan, serta keberlanjutan kereta api Makassar.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya aspek keselamatan dalam pengelolaan transportasi. Ia mengingatkan pemerintah untuk memastikan keamanan berbagai moda transportasi yang digunakan masyarakat.

“Rakyat mengharapkan negara hadir di setiap pesawat yang akan terbang, di setiap bis yang akan berjalan, di setiap kereta api yang akan berjalan, di setiap kapal yang akan berlayar,” ujar Lasarus.

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady juga menyampaikan bahwa program yang menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat desa perlu dilanjutkan. Ia menyebut fasilitas seperti MCK, SPAM, dan air minum sebagai bagian dari program yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya Komisi V mengawal agar anggaran 2027 tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga mendukung kebutuhan dasar dan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. (*)