Anggaran BBM Tak Cukup Setahun, Pemkot Malang Lirik Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas

KETIK, MALANG – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai berdampak pada operasional Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Untuk menyiasatinya, Pemkot Malang kini tengah mengkaji rencana pengalihan kendaraan dinas ke mobil listrik.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa pihaknya telah menghitung ulang anggaran BBM bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Berdasarkan hasil kajian tersebut, alokasi anggaran BBM yang ada saat ini dipastikan tidak akan mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun. 

"Kita menghitung dan saya sudah minta Pak Sekda selaku Ketua TAPD menghitung terkait dengan anggaran BBM. Tapi yang jelas dengan kenaikan harga, pasti karena kita sudah menghitung berarti akan tidak mencukupi selama satu tahun," ujarnya, Sabtu 13 Juni 2026.

Menyikapi kondisi ini, Pemkot Malang menyiapkan beberapa skenario. Salah satu opsi kuat yang muncul adalah beralih ke mobil listrik dengan skema sewa, yang dinilai jauh lebih murah dan efektif ketimbang membeli unit baru.

"Terkait dengan langkah-langkah skenario yang akan datang apabila nanti kelangkaan BBM masih terus seperti ini, kita juga bisa beralih ke mobil listrik. Kita tidak harus membeli, tetapi kita sewa mobil listrik kan juga lebih murah, dan juga untuk bahan bakar listriknya juga lebih mudah," lanjut Wahyu. 

Kendati demikian, peluang untuk membeli mobil listrik tetap terbuka. Pemkot Malang saat ini sedang mengkaji agar rencana tersebut dapat diakomodasi dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) maupun APBD Perubahan yang sedang berjalan.

"Kita mengkaji, mudah-mudahan nanti bisa ada perubahan terkait dengan APBD dan kemudian dimasukkan juga dalam PAK juga, nanti kita akan ada skenario terkait dengan kebijakan BBM-nya. Bisa sewa, bisa beli, nanti kita akan lihat. Tapi akan lebih memungkinkan kita banyak sewanya," tuturnya. 

Wahyu menjelaskan bahwa hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat bergantung pada pasokan BBM. Salah satu yang paling terdampak adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena membutuhkan pasokan solar dalam jumlah tinggi untuk armada operasionalnya.

Sebenarnya, Pemkot Malang telah melakukan beberapa langkah antisipatif guna menekan dampak kenaikan harga BBM, di antaranya dengan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) secara berkala serta gerakan bersepeda ke kantor (Bike to Work).

"Kita sedang mengevaluasi kira-kira nanti ada skenario apa untuk bisa menjaga terkait dengan naiknya harga BBM. Hari ini juga kita berapa kali dalam seminggu sudah ada work from home, itu juga sudah mengurangi sebetulnya terkait dengan ketergantungan kita terkait dengan bahan bakar fosil," pungkasnya. (*)