172 Anggota DPR Usulkan Pemakzulan Gibran, NasDem Terbanyak

KETIK, JAKARTA – Sebanyak 172 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Fraksi Partai NasDem tercatat sebagai penyumbang pengusul terbanyak dengan 69 anggota.

Dua Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa dari Fraksi NasDem dan Cucun Ahmad Sjamsurijal dari Fraksi PKB, menerima pengajuan tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa kemudian memimpin rapat untuk mendengarkan penyampaian usulan dari masing-masing fraksi. Rapat tersebut menjadi bagian dari tahapan awal sebelum DPR menindaklanjuti pengajuan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Saan menjelaskan, pengajuan HMP memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menurut dia, kedua ketentuan tersebut memberikan hak kepada anggota DPR untuk mengajukan HMP sekaligus mengatur mekanisme pelaksanaannya.

“hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota, 25 orang anggota,” kata Saan saat membuka rapat.

Dia menambahkan, pengajuan HMP dapat didasarkan pada sejumlah alasan, termasuk dugaan tidak terpenuhinya persyaratan oleh Presiden maupun Wakil Presiden.

Saan menegaskan, pimpinan DPR dapat menerima usulan tersebut karena pengajuannya telah memenuhi mekanisme yang berlaku dan merupakan bagian dari hak konstitusional anggota dewan.

Dalam penutupan rapat, Saan memaparkan jumlah anggota DPR yang masuk dalam daftar pengusul. Dari total 172 anggota yang berasal dari delapan fraksi, sebanyak 120 orang telah membubuhkan tanda tangan, sedangkan 52 lainnya menyampaikan dukungan secara lisan dan akan menyusul.

“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat. Berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang dari 172 orang dari delapan fraksi yang ada,” urai Saan.

Dari komposisi tersebut, Fraksi NasDem menjadi kelompok dengan jumlah pengusul terbesar. Melalui Sugeng Suparwoto, NasDem menyampaikan bahwa seluruh 69 anggota fraksinya mendukung pengajuan HMP. Namun, hingga rapat berlangsung, baru 19 anggota yang membubuhkan tanda tangan.

Fraksi PKS berada di urutan berikutnya dengan 28 anggota. Sementara itu, Fraksi Demokrat dan PKB masing-masing mengajukan 18 anggota, disusul Fraksi PDI Perjuangan dengan 14 anggota.

Fraksi Golkar melalui Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan dukungan dari 13 anggotanya. Dari jumlah tersebut, 11 orang telah menandatangani dokumen pengajuan, sedangkan dua lainnya akan menyusul.

Selanjutnya, Fraksi Gerindra mengajukan 11 anggota melalui perwakilannya, Azis Subekti. Adapun dari Fraksi PAN, Sarifudin Sudding menjadi satu-satunya anggota yang tercatat mengusulkan HMP.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, pengajuan hak tersebut dilatarbelakangi dua pertimbangan utama, yakni kepastian hukum dan aspirasi masyarakat.

Anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan, dari perspektif hukum, para pengusul menilai terdapat persoalan mengenai legitimasi posisi Gibran sebagai Wakil Presiden yang perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di parlemen.

Para pengusul juga merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai berkaitan dengan persoalan tersebut.

Selain pertimbangan hukum, Doli menyebut pengajuan HMP merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat. Menurut dia, dinamika dan tuntutan publik mengenai status serta legitimasi kepemimpinan nasional menjadi salah satu dasar pengajuan hak tersebut.

"Kami menyampaikan permohonan dan hak menyatakan pendapat ini agar dapat diproses pada tahap pemberhentian Wakil Presiden, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945," ujar Doli.

Keterlibatan delapan fraksi dalam daftar pengusul menunjukkan bahwa wacana penggunaan HMP terkait persoalan ijazah Gibran telah mendapat dukungan dari anggota berbagai kelompok politik di DPR. Meski demikian, pengajuan tersebut belum menjadi keputusan parlemen untuk memberhentikan Wakil Presiden.

DPR masih harus menindaklanjuti usulan itu melalui tahapan dan prosedur yang diatur dalam UUD 1945 serta UU MD3. Dengan demikian, pengajuan HMP oleh 172 anggota DPR tersebut masih menjadi tahap awal dari proses politik dan konstitusional di parlemen. (*)