Universitas Alma Ata Yogyakarta Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan Penguatan Koperasi Desa

KETIK, YOGYAKARTA – Civitas akademika Universitas Alma Ata (UAA) Yogyakarta mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait arah kebijakan nasional yang mencakup isu kesejahteraan sosial, ekonomi kerakyatan, hingga posisi geopolitik Indonesia. Rektor Universitas Alma Ata, Prof Hamam Hadi, menekankan bahwa pemerintah perlu segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran negara.

Dalam pernyataan sikapnya pada Jumat, 6 Maret 2026, Prof Hamam menyoroti bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang harus dilandasi oleh data ilmiah dan efisiensi fiskal. Ia mengusulkan penerapan model hybrid dalam pelaksanaan program MBG sebagai langkah penyempurnaan. Model ini menitikberatkan intervensi gizi pada kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

"Intervensi gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita secara ilmiah adalah periode yang paling menentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak," ujar Prof Hamam.

Ia menambahkan bahwa fokus pada 1.000 HPK merupakan kunci utama dalam menekan angka stunting secara signifikan.

Meski demikian, Prof Hamam menegaskan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak sekolah tetap harus dijalankan, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

"Pendekatan ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran, sehingga dampaknya terhadap kualitas kesehatan generasi mendatang menjadi lebih besar, sekaligus menjaga efisiensi anggaran negara," katanya.

Selain isu kesehatan, Universitas Alma Ata turut mendorong penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Prof Hamam berpendapat bahwa koperasi harus dikembalikan pada khitahnya sebagai instrumen ekonomi yang berlandaskan gotong royong dan keadilan sosial.

"Koperasi sejak awal dirancang sebagai instrumen ekonomi yang berlandaskan kebersamaan. Karena itu, pengembangan KDMP perlu menempatkan secara nyata prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat agar tidak sekadar menjadi program administratif semata," tegas Prof Hamam.

Ia mendesak pemerintah memastikan koperasi tumbuh dari kebutuhan nyata masyarakat desa dan dikelola secara partisipatif oleh anggotanya sendiri.
Pernyataan sikap ini juga menyentuh aspek hubungan internasional Indonesia, khususnya kemitraan bilateral dengan Amerika Serikat. UAA mengingatkan agar hubungan tersebut tetap berpijak pada prinsip keadilan dan transparansi.

"Hubungan bilateral tetap penting, namun harus dilandasi oleh prinsip kemitraan yang adil agar tidak menimbulkan ketergantungan ekonomi maupun tekanan geopolitik yang merugikan kepentingan bangsa," tuturnya.

Menurut Prof Hamam, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan tinggi adalah fondasi vital untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan sosial di tengah tantangan zaman yang kian kompleks. (*)