KETIK, YOGYAKARTA – Ada pemandangan yang sama sekali tidak lazim di tubuh Korps Bhayangkara selepas gerbong kepemimpinan berganti. Hanya berselang sehari setelah mendapat lampu hijau dari DPR dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 1 Oktober 2026, Kapolri baru Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto langsung tancap gas.
Tanpa menunggu waktu lama, lulusan Akpol 1994 itu menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang langsung merombak peta kekuatan internal secara radikal.
Langkah kilat tersebut langsung memantik alarm dari Indonesia Police Watch (IPW). Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bersama Sekjen IPW Data Wardana menilai sapuan bersih itu bukan sekadar konsolidasi organisasi biasa, melainkan sebuah manuver pembersihan.
"Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto tidak sedang melakukan konsolidasi organisasi tetapi sedang melakukan regrouping sehaluan yang sangat terlihat sebagai gebrakan-gebrakan radikal dalam mutasi pasca dilantik memimpin korps baju coklat," tegas Sugeng dan Data Wardana dalam siaran persnya, Senin 5 Oktober 2026.
Eksodus 88 Perwira dan Tarikan Politik Tingkat Tinggi
Dalam perombakan besar-besaran tersebut, Jenderal Suyudi tak tanggung-tanggung langsung mencopot 88 perwira tinggi dan perwira menengah yang merupakan gerbong andalan era mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Seluruh simpul strategis pengawasan dan pembantu pimpinan digusur seketika, mulai dari Irwasum, Astamaops, Astamarena, AsSDM, KadivPropam, hingga KadivTIK.
Hal serupa menimpa unsur pelaksana utama seperti Kabaintelkam, Kabareskrim, dan Kabaharkam, serta mutasi yang mengganti 19 posisi Kapolda di berbagai wilayah strategis.
Rotasi juga menyasar struktur pendukung seperti Kalemdiklat, Kasespim, hingga Gubernur Akpol. Dari sekian banyak petinggi lama, tercatat hanya Komjen Wahyu Hadiningrat (mantan Astamarena) yang dipertahankan di lingkaran ring satu untuk kemudian menduduki kursi Wakapolri.
Menurut IPW, langkah frontal semacam ini sangat bertolak belakang dengan tradisi internal Polri yang biasanya menjunjung tinggi filosofi merangkul, akomodatif, persuasif, koordinatif, serta mengedepankan stabilitas berkat faktor senioritas dan jaringan kakak asuh.
IPW lantas membandingkannya dengan ritme kepemimpinan masa lalu. Jenderal Idham Azis pada 2019 silam membutuhkan waktu hingga tujuh hari hanya untuk menerbitkan mutasi awal tanpa langsung mengisi kursi strategis Kabareskrim, bahkan sempat membiarkannya kosong lebih dari sebulan demi menjaga soliditas korps, seperti yang termuat dalam Surat Telegram nomor ST/3229/XII/KEP./2019 tertanggal 6 Desember 2019.
Begitu pula Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 2021 yang memilih membangun narasi kelembagaan Presisi secara bertahap.
IPW mencatat pola penataan elite di era Sigit bermula pada 18 Februari 2021 tatkala ia menempatkan Komjen Agus Andrianto dari posisi Kabaharkam menjadi Kabareskrim, Komjen Arief Sulistyanto dari Kalemdiklat menjadi Kabaharkam, Komjen Rycko Amelza Dahniel dari Kabaintelkam menjadi Kalemdiklat, serta memasukkan Paulus Waterpauw sebagai Kabaintelkam.
Oleh karena itu, IPW menyimpulkan bahwa gebrakan frontal Jenderal Suyudi mustahil terjadi tanpa restu dan dukungan penuh dari kekuasaan eksekutif tertinggi.
Proses transisi yang mengantarkan Jenderal Suyudi memang berjalan senyap dan kilat di tengah desakan publik agar Presiden Prabowo segera mengganti Jenderal Listyo Sigit yang telah menjabat lebih dari lima tahun dengan dukungan politik yang kuat dari Presiden Jokowi di masa lalu.
Bermula dari pengiriman Surat Presiden Nomor R-57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 oleh Presiden Prabowo ke DPR untuk menunjuk Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal.
Hanya dalam waktu 22 menit pada 1 Oktober 2026, Komisi III DPR RI menyetujuinya secara aklamasi, yang langsung disahkan lewat Rapat Paripurna dan dilantik Presiden pada pukul 14.45 WIB di Istana Negara, Jakarta.
Pergeseran kekuasaan ini turut mengantarkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengemban tugas baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Dudung Abdurachman yang dipercaya menjabat sebagai Menkopolkam.
Pergeseran Gerbong Lama dan Peringatan dari IPW
Dengan sokongan penuh kekuasaan tersebut, para jenderal bintang tiga gerbong lama digeser keluar dari struktur inti menuju penugasan di kementerian dan lembaga.
Mantan Irwasum Komjen Wahyu Widada digeser menjadi Pati Itwasum untuk penugasan di ATR/BPN, mantan Kabareskrim Komjen Syahardiantono dimutasi ke Bareskrim untuk penugasan di KSP, mantan Kabaintelkam Komjen Yuda Gustawan dimutasi ke Baintelkam untuk penugasan di KSP, dan mantan Kalemdiklat Komjen R.Z. Panca Putra dimutasi ke Bareskrim untuk penugasan di Kementerian Hukum.
Pergeseran ini bahkan menyambar rekan seangkatannya di Akpol 1994, yakni Irjen Pipit Rismanto yang belum genap tiga bulan menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat langsung dicopot dan dipindah ke Kementerian Hukum, sebuah langkah yang oleh IPW dicurigai erat kaitannya dengan kalkulasi geopolitik Jawa Barat sebagai lumbung suara terbesar untuk kontestasi politik 2029.
Secara sosiologi organisasi, IPW menilai mutasi ini sebagai bentuk degradasi kekuasaan internal tanpa degradasi pangkat di mana para perwira tersebut seolah dibuang.
Sebagai gantinya, Jenderal Suyudi memasukkan figur-figur dari luar struktur utama Polri, utamanya dari kelompok Badan Narkotika Nasional dan Badan Intelijen Negara.
Dari kelompok BNN, masuk nama Brigjen Agus Dwi Hermawan sebagai Aslog Kapolri, Brigjen Putu Putera Sadana sebagai Wakabareskrim, Brigjen Deni Dharmapala sebagai As SDM Kapolri, Brigjen Roy Hardi Siahaan sebagai Kapolda Jawa Tengah, serta Brigjen Rachmad Iswan Nusi sebagai Wakapolda Jawa Barat.
Sementara dari kelompok BIN, ditarik Irjen Dedy Kusuma Bakti sebagai Kabaintelkam, Irjen Arman Achdiat sebagai Kapolda Riau, dan Irjen Victor Alexander Lateka sebagai Wadankorbrimob.
Perubahan komando ini turut menyentuh simpul penanganan khusus seperti Densus, di samping pengawasan, penyidikan, intelijen, keamanan, disiplin internal, pendidikan, hingga 19 komando kewilayahan.
Melihat perombakan besar yang mencakup seluruh simpul vital tersebut, IPW melayangkan peringatan keras agar langkah pimpinan baru ini tidak merusak soliditas organisasi.
"Karenanya, IPW mengingatkan Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto untuk tidak melakukan gebrakan radikal, kecuali ada alasan yang obyektif dan kuat untuk mengganti dan mencopot anggotanya, seperti misalnya, adanya catatan dari Propam bahwa anggota tersebut telah melakukan pelanggaran kode etik Polri atau telah melakukan dugaan perbuatan pidana," pungkas Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua IPW dan Data Wardana selaku Sekjen IPW. (*)
