Prabowo Diharapkan Tunjuk Menteri Keuangan yang Kompeten dan Memahami Fiskal

KETIK, YOGYAKARTA – Jelang suksesi presiden, nama-nama bursa calon menteri ramai dibicarakan. Salah satunya adalah untuk mengisi kursi Menteri Keuangan, yang dianggap sangat vital bagi perekonomian negara. 

Menurut analis ekonomi politik dari FINE Institute, Kusfiardi pemilihan Menteri Keuangan di Indonesia memang merupakan  hak prerogatif presiden.

Namun, Kusfiardi mengingatkan, jika nama yang ditunjuk tidak memiliki kompetensi yang memadai, dampaknya bisa mempengaruhi kredibilitas presiden. 

"Seorang Menteri Keuangan (Menkeu) dituntut untuk memilikik emampuan mengintegrasikan instrumen fiskal guna mengatasi masalah fundamental ekonomi nasional," ujar Kusfiardi dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi Ketik.co.id. 

Selain itu, sosok Menkeu juga harus mampu membangun sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis produksi. Termasuk menggerakkan lembaga keuangan sebagai perantara untuk menumbuhkan sektor ekonomi produktif. 

Mantan Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) ini juga menyampaikan, dalam menentukan Menkeu, sangat penting untuk mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan individu dalam mengelola kebijakan fiskal dan ekonomi secara keseluruhan.

"Jadi bukan hanya berdasarkan latar belakang di sektor perbankan dan lembaga keuangan," pungkas Kusfiardi. 

Sementara itu Edo Segara Gustanto, ekonom dari Pusat Kajian Analisis Ekonomi Nusantara menyampaikan jika saat ini Indonesia menghadapi beban hutang yang signifikan. Untuk itu Menkeu yang baru harus mampu merumuskan strategi untuk mengelola hutang ini dengan efektif tanpa membebani pertumbuhan ekonomi.

Menkeu yang baru menjadi sorotan penting mengingat tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam pengelolaan keuangan negara.

Sosok menkeu yang baru diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang postur keuangan negara, termasuk beban hutang yang cukup besar dan pengelolaan program-program sosial.

"Indonesia punya beban hutang yang signifikan. Selain itu, program makan siang gratis yang telah diluncurkan pemerintah menjadi salah satu program sosial yang membutuhkan alokasi anggaran yang besar," ujar Edo. 

Untuk itu, pengelolaan anggaran yang efisien dan berkelanjutan sangat penting agar program ini dapat terus berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.

"Kami berharap siapa pun Menteri Keuangan yang baru dapat menghadirkan inovasi dan kebijakan yang mampu meningkatkan efisiensi anggaran serta mengoptimalkan penerimaan negara. Pemahaman mendalam tentang kondisi ekonomi global dan domestik juga menjadi kunci dalam menyusun kebijakan fiskal yang adaptif dan responsif terhadap tantangan ekonomi saat ini," jelas pria yang juga akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ini. 

Bursa Calon Menkeu

Seperti diketahui dalam beberapa waktu terakhir, muncul sejumlah nama yang dikaitkan dengan jabatan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati. Mantan managing director Bank Dunia ini dikabarkan tidak akan menjadi Menkeu lagi karena sejumlah hal. 

Adapun bursa nama calon Menkeu diantaranya adalah  Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, Royke Tumilaar, Chatib Basri, dan Mahendra Siregar.

Menariknya, sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang yang kuat di sektor perbankan dan lembaga keuangan, khususnya sebagai alumni Bank Mandiri.

Sebagai contoh, Budi Gunadi Sadikin, Kartiko Wirjoatmojo, dan Royke Tumilaar adalah nama-nama yang dikenal luas di kalangan banker. Terkait hal ini, Kusfiardi, Ekonom Fine Institute memberikan komentar beberapa nama calon Menteri Keuangan pilihan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

Pertama, ada Chatib Basri yang dikenal sebagai akademisi dan teknokrat, juga sedang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bank Mandiri Tbk. Meskipun memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas di bidang ekonomi, nama-nama ini mungkin lebih cocok untuk posisi yang berhubungan dengan bank dan lembaga keuangan daripada untuk posisi Menteri Keuangan.

Kedua, Mahendra Siregar, yang sejak 2022 memimpin Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah birokrat sekaligus teknokrat yang memiliki kompetensi tinggi di sektor perbankan dan lembaga keuangan. Namun, kembali lagi, sosok seperti Mahendra Siregar mungkin lebih tepat untuk mengurus sektor ini dibandingkan mengisi posisi Menteri Keuangan.

Ketiga, ada Perry Warjiyo, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), juga disebut-sebut sebagai kandidat Menteri Keuangan. Namun, peran Gubernur BI yang fokus pada kebijakan moneter mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan tuntutan posisi Menteri Keuangan yang lebih luas. Menteri Keuangan RI harus Kompenten dan Memahami Fiskal. (*)