KETIK, TULUNGAGUNG – Kepala SMPN 1 Sumbergempol, Nur Kholifah merespons gelombang isu miring yang menyudutkan lembaganya.
Tuduhan miring soal praktik pungutan liar (pungli), pengancaman terhadap siswa berprestasi, hingga monopoli penjualan seragam ditegaskannya sebagai kabar burung yang jauh dari fakta lapangan.
"Informasi yang beredar di masyarakat itu sepenuhnya keliru dan tidak berdasar. Kami pastikan tidak ada kebijakan iuran wajib maupun intimidasi kepada peserta didik," tegas Nur Kholifah, Kamis siang, 24 September 2026.
Isu adanya pengancaman terhadap siswa yang sedang bersiap mengikuti perlombaan juga langsung ditepis. Pihak sekolah menegaskan, para delegasi lomba justru mendapatkan pengawalan intensif dan dukungan penuh.
Proses latihan berlangsung dalam atmosfer yang positif dan ceria, menjadi wadah ekspresi atas keterampilan yang telah digembleng sejak mereka duduk di kelas 7.
Tak hanya itu, polemik pengadaan seragam sekolah yang sempat memicu sorotan publik turut diluruskan. Nur Kholifah menegaskan bahwa pihak sekolah tidak pernah mewajibkan orang tua murid untuk membeli seragam di Kopsis.
Wali murid diberikan kebebasan mutlak untuk membeli seragam di toko manapun.
"Sekolah hanya mengeluarkan panduan spesifikasi teknis dan model, seperti ketentuan lengan panjang, demi keseragaman. Faktanya, siswa yang membeli seragam di luar tetap beraktivitas normal tanpa ada diskriminasi sedikit pun," ucap Nur Kholifah .
Adapun keterlambatan penyerahan seragam bagi sebagian siswa yang memesan melalui toko Kopsi, Nur Kholifah menjelaskan hal tersebut murni kendala teknis antrean pengerjaan dan distribusi bertahap dari pihak vendor penjahit, bukan bentuk kesengajaan dari internal sekolah.
Menutup pernyataannya, manajemen SMPN 1 Sumbergempol meminta masyarakat dan insan media untuk kritis serta tidak mentah-mentah menelan isu tanpa verifikasi.
Pihak sekolah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk fokus menjaga kondusivitas iklim belajar demi tumbuh kembang dan masa depan para siswa.(*)
