.png){kind=logo}
KETIK, TUBAN – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan evaluasi program kerja seluruh sektor menjadi hal mutlak dilakukan jajaran di pemerintahan Kabupaten Tuban.
Ia mewanti-wanti jajaran struktural maupun fungsional di organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memetakan gejala dan potensi yang bisa menghambat kinerja.
"Evaluasi terus dan intens kami lakukan, baik tentang pelayanan dasar maupun penguatan dan peningkatan kapasitas SDM. Justru kami merasa terbantu jika ada informasi dan masukan konstruktif,” kata Mas Lindra sapaan akrab Bupati Tuban di Gedung DPRD Tuban
Ia berulang kali menegaskan bahwa evaluasi menjadi satu tahapan dalam mewujudkan cita-cita baik bersama.
Dia mengajak seluruh komponen terkait untuk tidak berspekulasi, melainkan hadir secara bijak serta tumbuh bersama dengan narasi saling menguatkan.
“Pemkab Tuban menyadari harus ada evaluasi dan tentu masih banyak PR juga yang harus dikerjakan,” sambungnya
Mas Lindra menambahkan, semangat membangun Kabupaten Tuban harus didasari kebersamaan dan budaya gotong royong. Ia tidak menampik jika dalam perjalanannya memimpin Tuban masih ada catatan.
Justru pada kondisi tersebut menjadi momentum untuk bangkit membangun kesadaran dengan cara mengevaluasi, memperbaiki, dan menyempurnakan gagasan dan program kerja baik yang sudah maupun belum dikerjakan.
Dalam wawancara doorstop dengan awak media itu, Mas Lindra menandaskan bahwa Pemkab Tuban tetap on the track dan fokus pada tujuan kemaslahatan bersama.
Menurutnya pelayanan langsung maupun tidak langsung yang ditugaskan kepada jajarannya terus berupaya ditingkatkan.
Oleh karenanya kegiatan forum konsultasi publik (FKP) OPD di antaranya menjadi ruang menyampaikan hak-hak dasar warga dalam mendapatkan pelayanan terbaik.
“Intinya Pemkab Tuban terus berupaya memberikan pelayanan terbaik. Untuk sampai pada titik itu maka langkah evaluasi, kolaborasi, elaborasi, dan komunikasi solutif adalah navigasi menuju arah yang cemerlang,” tutur bupati muda ini.
Mas Lindra sejak awal menjabat di periode pertama hingga kedua berkomitmen melibatkan partisipasi publik. Pendekatan ini dinilai menjadi satu instrument untuk mendengar dan menjawab kebutuhan masyarakat. (*)
