KETIK, TRENGGALEK – Sebagai salah satu partai besar di Kabupaten Trenggalek, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menyelesaikan pendidikan politik bertajuk "Konsolidasi Kader" ke seluruh dapil setempat.
Salah satu target yang diusung adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap PKB. Tak terkecuali mengembalikan kejayaan PKB. Demikian disampaikan oleh Ketua DPC PKB Trenggalek, Sukarodin kepada Ketik.com, Sabtu 7 Februari 2026.
"Hari ini jajaran pengurus PKB sudah menyelesaikan Konsolidasi Kader ke seluruh dapil. Salah satunya dua dapil terakhir, yakni dapil 3 Kecamatan Karangan dan dapil 6 Kecamatan Pule," ucapnya.
Sukarodin menjelaskan, pelaksanaan Konsolidasi Kader di dapil 6 berlangsung di Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatullah Kecamatan Kecamatan Pule. Sedangkan di dapil 6 bertempat di Ponpes Darul Muttaqin Kecamatan Karangan.
Baca Juga:
PKB Dukung Kinerja Positif Pemprov Jatim, Dinilai Berdampak pada Masyarakat
Suasana konsolidasi Kader PKB Trenggalek di dapil 3 Kecamatan Karangan (Foto: Dok DPC PKB for Ketik.com)
Ia menyebut, ada beberapa poin penting yang bisa ambil dari keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut, diantaranya adalah membenahi struktur kepengurusan dari semua tingkatan. Mulai dari tingkat desa, dukuh atau DPAC, DPRT dan anak ranting.
"Jadi kalau ada yang berhalangan tetap diganti, kemudian yang tidak produktif kita evaluasi agar roda kepengurusan bisa berjalan optimal," ujarnya.
Politisi senior ini meminta kepada semua kader agar bisa memberikan yang terbaik untuk partai, sehingga PKB bisa menjadi bagian dari solusi bangsa. Artinya, semua kader harus peduli terhadap program partai.
Baca Juga:
Perkuat Ekonomi Rakyat, Kadishut Jatim Dorong KUPS Wisata Lebih Profesional di TrenggalekKemudian ia juga berharap kepada semua kader agar pandangan atau niat dalam ber PKB itu merupakan hikmah dari Nahdatul Ulama. "Ini penting dan harus menjadi bagian pondasi bergabung ke PKB," tuturnya.
Selanjutnya, ia menuturkan, jika satu-satunya partai yang dilahirkan oleh NU dan itu tidak bisa dihapuskan oleh siapapun. "Ini fakta sejarah yang tidak bisa dihapus," pungkas Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek. (*)
