Rapat Paripurna DPRD Jatim Sepakati APBD Pemprov Jatim Tahun 2026 Sebesar Rp26,3 Triliun

KETIK, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, melalui sembilan fraksi usai penyampaian pendapat, kritik dan saran kemudian menyepakati Rancangan Perda Tentang APBD Provinsi Jatim Tahun 2026 menjadi Perda Provinsi Jatim Tahun 2026, Sabtu 15 November 2025.

Sebelumnya, masing-masing fraksi membacakan pendapat, masukan dan saran. Disepakati, nilainya Rp. 26,3 Triliun.

Persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur Jatim atas Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Jatim tahun 2026 itu, juga diwarnai dengan sejumlah catatan kritik dan saran.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran yang harus diawasi secara ketat. Karena bukan hanya sekedar agenda formal, namun merupakan panggilan tanggungjawab yang luhur.

Suasana Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim di Surabaya (Foto: Martudji/Ketik.com)

Fraksi PDI Perjuangan menyebut APBD merupakan instrumen penting dalam pembangunan daerah, sebagai kebijakan daerah yang mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kelompok yang kurang beruntung.

"APBD tidak sekedar dokumen anggaran, melainkan efektifitas belanja, kebersinambungan program pembangunan daerah, dan merupakan tanggungjawab kepada publik. APBD harus sejalan dengan RPJMD," ujar juru bicara fraksi, Y Ristu Nugroho.

Kemudian, Fraksi PKB melalui juru bicaranya Ibnu Alfandy Yusuf memberikan sejumlah catatan, misalnya fraksi PKB mengaku prihatin dengan menurunnya total pendapatan daerah yakni Rp2,8 triliun untuk proyeksi kedepan, dibanding APBD tahun 2025. Juga untuk proyeksi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 yang hanya 2 persen.

Ia juga memberikan catatan bagi Pemprov Jatim harus berani melakukan tindakan bagi BUMD yang tidak mendatangkan keuntungan untuk menjadi perhatian.

Ibnu menegaskan, untuk BUMD yang kurang maksimal dan tidak memberikan keuntungan layak, harus ada perhatian khusus dari Pemprov Jatim.

Kemudian, Fraksi PAN dengan juru bicara Suli Daim mengingatkan, karena pendapatan daerah (APBD) 2026 yang turun dari Rp 28,4 triliun menjadi Rp. 26,3 triliun akibat pemangkasan transfer pusat. Dengan kenyataan ini, PAN mengingatkan Pemprov Jatim untuk melakukan penghematan di semua lini.

"Kondisi ini menurunkan kapasitas fiskal, sehingga belanja rutin dan seremonial harus dikekang. Prioritas anggaran harus diarahkan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Serta indeks kinerja utama (IKU) yang terkait kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," urai Suli Daim.

Disarankan, pentingnya penciptaan iklim yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkeadilan. Layanan pemerintah dalam prioritas pembangunan dan memberikan kemudahan layanan berusaha, kapasitas hukum, serta peran negara melalu bansos dan subsidi, yang semua itu diperlukan pengawasan dan peran dan DPRD Jatim.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai Rapar Paripurna kepada wartawan menegaskan, bahwa dengan berkurangnya dana transfer ke daerah.

"Ini, secara natural kan berkurang 7 triliun, jadi tadi kalau ada yang menyampaikan ada kontraksi-kontraksi, itu sesungguhnya tidak karena kapasitas atau skill pengelolaan managemen keuangan dari Pemprov Jatim. Bahkan, kalau PAD bisa seperti sekarang, kita mengalami kenaikan sampai Rp. 695 miliar, PAD kita bertambah 4 persen," urainya.

"Tapi, kita harus menajamkan prioritas-prioritas ya, kita rapat detail sekali. Mana yang prioritas dan mana yang tidak perlu dan anggaran untuk PLH Plus itu ditambah. Kemudian, anggaran untuk sigle parent atau Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) itu juga ditingkatkan, kita menyebutnya KIP Jawara. Kemudian untuk Rutilahu juga ditingkatkan," terang Gubernur Khofifah.

Ditambahkan, di tengah kondisi seperti ini prioritas memberikan sapaan kepada Desil satu sampai empat, justru ditambahkan.

"Kita melakukan banyak sinergi, di dalam maupun di luar negeri. Misal, rumah sakit juga pendidikan dan investasi, kami bersyukur diantaranya ada program RISING (Republic of Indonesia and Singapore) Fellowship. Ini kerjasama mulai tahun 2019," terangnya.

Ditambahkan, pihaknya memang berikhtiar untuk mendapat penguatan tim, untuk banyak menarik investasi ke Jawa Timur.

"Pola pola ini kita lakukan semuanya. Kita ingin memberikan penguatan pertumbuhan dan pemerataan di Jawa Timur. Tidak semata-mata berbasis APBD kita. Saya rasa itu komitmen kita bersama. Wes yo Rek, suwon yo Rek," pungkas gubernur perempuan yang menjabat dua periode itu. (*)