PDIP Tak Beri Bantuan Hukum Jika Kusnadi Tersangka

KETIK, SURABAYA – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat menegaskan, partainya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Kusnadi, jika dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK.

“Apa yang dilakukan Pak Kusnadi jika dinyatakan sebagai tersangka itu untuk kepentingan pribadi. Namun, sejauh ini PDI Perjuangan masih mengedepankan sikap asas praduga tak bersalah. Ingat ya, Pak Kusnadi mengundurkan diri, bukan dicopot. Kami mengapresiasi sikap jiwa kesatria dan hati yang besar dari Pak Kusnadi,” kata Djarot kepada wartawan di Kantor PDIP Jatim, Jalan Kendangsari Industri Surabaya, Sabtu (4/2/2023).

Djarot menyampaikan, Kusnadi ingin berkosentrasi atas kasus yang menjeratnya dan tidak ingin mengganggu proses konsolidasi dalam rangka pileg dan pilpres 2024. Kemudian, DPP PDI Perjuangan juga percaya sepenuhnya terhadap proses hukum yang dilakukan oleh KPK.

Sekadar diketahui, PDIP resmi menunjuk Said Abdullah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Penunjukan tersebut menggantikan Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Kusnadi telah diperiksa dua kali oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Provinsi Jatim dengan tersangka Sahat Tua Simanjuntak (wakil ketua DPRD Jatim).

Penunjukan jabatan baru tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) No 283/KPTS/DPP/II/2023 tentang Pembebastugasan Saudara Kusnadi, MHum, dari Jabatannya Sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Serta Penunjukkan Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt), dan Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur yang berlaku sejak 3 Februari 2023.

“Atas Keputusan DPP Partai, tugas utama dan prioritas yang akan saya laksanakan di Jawa Timur sebagai pengemban amanah dari Ibu Ketua Umum dan DPP Partai selama dua bulan ini,” kata Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/2/2023). (*)