PDI-P Jatim Siap Jadi 'Penyeimbang' Pemerintah, Tetap Kritis Awasi Kebijakan

KETIK, SURABAYA – Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengenai posisi partai sebagai "penyeimbang" pemerintah menjadi bekal bagi seluruh kader di daerah. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur (Jatim) menyatakan siap memegang teguh posisi tersebut dalam menjalankan tugas kedewanan.

Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, mengungkapkan bahwa pernyataan yang disampaikan Ketua Umum di Kongres ke-6 PDI Perjuangan, pada Sabtu, 2 Agustus lalu, adalah bekal bagi seluruh kader saat turun ke masyarakat.

Menurut Untari, posisi sebagai penyeimbang berarti PDI Perjuangan tidak berada dalam pemerintahan, tetapi memberikan masukan konstruktif.

"Jika program-program pemerintah itu bagus, kita akan terus mendukung pemerintah. Jika ada yang kurang tepat, kita memberikan masukan-masukan," kata Untari, Senin, 4 Agustus 2025.

Ia menjelaskan posisi ini muncul dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Dalam sistem ini, kata Untari, tidak ada istilah koalisi atau oposisi layaknya sistem parlementer. 

"Jadi bukan parlementer. Sehingga tidak ada istilah koalisi dan oposisi. Yang benar adalah partai yang bersama pemerintah dan ada yang di luar pemerintahan, yang Ibu Ketua Umum (Megawati) menyebutnya sebagai penyeimbang," jelasnya.

Untari menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim siap mengimplementasikan posisi ini melalui kerja-kerja kedewanan. Fraksinya tidak akan ragu mendukung program Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang dinilai bagus, misalnya beasiswa untuk anak-anak dari keluarga miskin.

"Program Ibu Gubernur yang bagus, misalnya beasiswa untuk anak-anak miskin, khususnya desil satu dan dua, pasti kita dukung. Wong itu memang diperuntukkan untuk anak-anak kita, apalagi di sekolah swasta," paparnya. 

Lebih lanjut, legislator asal Malang Raya ini menilai bahwa pemerintah harus mengambil tindakan konkret untuk mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem. Ia berpendapat, tindakan yang dibutuhkan bukan sekadar memberikan "kail", melainkan "hidangan matang" atau bantuan langsung.

"Memberikan kail itu kan kerja dulu baru dapat ikan. Kalau ini karena kemiskinan ekstrem, itu perlu yang namanya disuntik. Suntiknya adalah melalui beasiswa-beasiswa yang bisa dipakai untuk kepentingan anak-anak kita ini supaya bisa sekolah dengan baik," tandasnya. 

Senada dengan Untari, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa, turut menegaskan posisi partai sebagai penyeimbang.

"Kita tidak oposisi, kita tidak koalisi, kita adalah penyeimbang. Namun sikap kita jelas, kita mendukung pemerintahan Presiden Prabowo," ungkap Yordan. 

Pihaknya juga siap melaksanakan arahan Megawati. Politisi asal Dapil Jatim I Surabaya itu mengaku siap terjun langsung ke masyarakat untuk memastikan semua program pemerintah berjalan dengan efektif dan betul-betul berdampak bagi masyarakat.

"Tentu yang beliau (Megawati) sampaikan ya kami harus mengawal program pemerintah, memastikan bahwa itu berjalan dengan efektif, betul-betul berdampak bagi rakyat," pungkasnya. (*)