Krisis Kaderisasi, Pilkada Surabaya Tanpa Kompetisi

KETIK, SURABAYA – Dengan hanya ada satu pasangan calon (Paslon) pada Pilkada Kota Surabaya, otomatis bacalon tunggal Eri Cahyadi dan Armuji akan melawan kotak kosong. Hal ini tentu saja membuat warga Surabaya tidak memiliki pilihan, karena sudah bisa dipastikan paslon Eri-Armuji akan memenangkan Pilkada Surabaya 2024.

Menyikapi hal tersebut pengamat politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam mengatakan ada beberapa faktor yang membuat Pilkada di Kota Surabaya harus menghadapi kotak kosong.

Yang pertama adanya batas minimum perolehan kursi, dimana sebelumnya partai politik harus memiliki 20 persen dari jumlah kursi di DPRD. Karena aturan tersebut banyak partai tidak bisa mencalonkan kadernya.

"Syarat 20 persen perolehan kursi itu sangat berat dipenuhi oleh parpol, dan lagi aturan MK datangnya terlambat. Sehingga parpol tidak memiliki kesempatan mengajukan kadernya," jelas Surokim kepada Ketik.co.id, Jumat 30 Agustus 2024.

Yang kedua karena posisi petahana yang cukup kuat untuk menang, sehingga orang lain yang ingin mencalonkan diri sudah tidak percaya diri untuk bersaing di Pilkada Surabaya kali ini.

"Petahana dipandang terlalu kuat dan tidak mungkin disaingi," tambahnya.

Kemudian yang ketiga, dengan adanya kotak kosong ini menandakan jika partai politik di Surabaya gagal dalam melakukan kaderisasi, sehingga mereka tidak menemukan figur yang pas untuk dicalonkan di Pilkada Surabaya kali ini.

"Ini adalah yang terparah, partai politik tidak memiliki kader yang berkualitas untuk melawan petahana," paparnya.

Sebagai wadah kaderisasi, seharusnya partai politik mampu memunculkan kader yang berkualitas untuk turut serta bersaing di pesta demokrasi. Dengan tidak adanya kader yang mumpuni maka mereka memilih mendukung kader dari partai lain.

"Partai juga tidak mau ambil resiko, sehingga memilih mendukung paslon dari partai lain," ungkapnya.

Dan faktor terakhir kehadiran calon tunggal di Kota Surabaya ini tidak lepas dari aktor-aktor politik yang bekerja di belakang layar, dimana mereka mampu menyatukan 18 partai untuk mendukung 1 paslon.

Dengan jumlah DPT yang mencapai 2.218.568 jiwa, dan 18 partai, Kota Surabaya seharusnya bisa mengadakan dengan lebih dari 1 paslon.

"Nah ini juga tidak lepas dari adanya aktor politik yang bermain di belakang dan menjalin komunikasi. Sehingga 18 partai mau bergabung," pungkasnya.(*)