Komitmen Turunkan Stunting, Sekdaprov Jatim Tegaskan Pentingnya Konvergensi dan Kolaborasi Lintas Sektor

KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) berkomitmen kuat dalam percepatan penurunan stunting. Salah satunya melalui Penilaian Kinerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) Kabupaten/Kota Tahun 2025, digelar selama dua hari, 10–11 Juni 2025, di Harris Hotel & Conventions Surabaya.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan apresiasi atas kerja kolaboratif seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Jatim. 

Mengacu data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Jatim pada tahun 2024 tercatat sebesar 14,7 persen, turun signifikan dari 17,7 persen pada 2023. Capaian ini menjadikan Jatim sebagai provinsi dengan angka stunting terendah kedua secara nasional.

“Ini adalah buah dari kerja keras dan sinergi kita bersama. Namun perjalanan belum selesai. Justru sekarang kita perlu menjaga momentum ini dan memastikan setiap intervensi berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Adhy usai membuka kegiatan Penilaian Kinerja PPPS Kabupaten/Kota 2025, Selasa 10 Juni 2025.

Ia menegaskan, stunting bukan sekadar isu kesehatan, melainkan persoalan strategis yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Stunting juga memengaruhi tumbuh kembang anak, kemampuan belajar, hingga produktivitas saat dewasa. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi melalui Aksi Konvergensi Penurunan Stunting yang melibatkan lintas sektor dan multipihak.

“Penurunan stunting tidak bisa ditangani oleh satu lembaga atau instansi saja. Ini adalah kerja kolektif yang membutuhkan keterlibatan semua unsur: dari pemerintah pusat hingga desa, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh agama dan masyarakat,” tegasnya.

Adhy juga menyoroti pentingnya optimalisasi dana desa untuk mendukung intervensi gizi, sanitasi, edukasi kesehatan, serta pendampingan keluarga berisiko stunting. Ia pun mendorong agar program-program desa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat berbasis data.

Adhy juga menggarisbawahi, berakhirnya masa berlaku Peraturan Presiden (PP) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada tahun 2024 menjadi momen reflektif bagi pemerintah daerah. Evaluasi strategi dan perumusan langkah keberlanjutan menjadi krusial agar isu stunting tetap menjadi prioritas pembangunan.

Penilaian kinerja PPPS ini mencerminkan keseriusan daerah dalam mengatasi stunting, dengan menilai berbagai aspek penting seperti pengelolaan intervensi gizi terintegrasi, efektivitas operasional TPPS di daerah, keterlibatan mitra pembangunan, serta inovasi lokal yang mendukung pendekatan percepatan penurunan stunting.

Proses penilaiannya dilakukan oleh panelis dari berbagai institusi dan bidang keahlian yang relevan, mulai dari lembaga internasional, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, hingga perangkat pemerintah provinsi. Para panelis tersebut antara lain berasal dari UNICEF Provinsi Jatim; LPPM STIE Indocakti Malang; Universitas Airlangga (UNAIR); Universitas Wijaya Putra; Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA); dan Universitas Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang. 

Selain itu, penilaian juga melibatkan organisasi masyarakat seperti Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur, serta Forum Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jatim dan TP-PKK Provinsi Jatim.

Dari unsur pemerintah, hadir pula panelis dari BKKBN Provinsi Jatim, Bappeda Provinsi Jatim, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (P3AK), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Kesehatan Provinsi Jatim.

Adhy berharap kegiatan ini tak sekadar menjadi ajang evaluasi, tetapi juga forum berbagi praktik baik, pertukaran gagasan, dan penguatan jejaring kolaborasi antar daerah.

“Kita tidak hanya ingin melihat angka turun. Lebih dari itu, kita ingin memastikan bahwa anak-anak kita tumbuh dalam lingkungan yang sehat, bergizi, dan mendukung tumbuh kembang optimal mereka. Inilah investasi terbaik menuju generasi emas Indonesia 2045,” pungkasnya.

Hadir di acara itu, jajaran kepala daerah, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), mitra pembangunan, serta para pemangku kepentingan dari seluruh kabupaten/kota se-Jatim, baik secara luring maupun daring. (*)