Komisi D Desak Pemkot Surabaya Alihkan Anggaran Creative Huba untuk Tebus Ijazah SMA

KETIK, SURABAYA – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2026-2029 Pemerintah Kota Surabaya yang akan berfokus untuk menangani bonus demografi dengan membangun creative hub di 31 kecamatan Surabaya.

Mengenai hal ini, Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i menyebut dibandingkan anggaran tersebut digunakan untuk creative hub, Ia menyarankan agar dialokasikan untuk menebus ijazah anak-anak keluarga miskin (gamis).

"Saya berharap sebetulnya pemerintah kota ini punya data mengenai usia pelajar yang sampai hari ini tidak bisa bayar sekolah kemudian tidak bisa menebus ijazah," tuturnya pada Ketik.co.id pada Kamis 13 Maret 2025.

Imam menegaskan saat ini banyaknya siswa yang belum membayar SPP sehingga belum dapat melanjutkan ujiannya.

Tak hanya, itu Imam juga menyebut banyaknya lulusan yang belum mengambil ijazahnya.

"Ditebus dan belum bisa bayar sekolah dan kalau tidak bayar sekolah SPP itu tidak bisa ikut ujian, tidak bisa ikut ulangan. Yang seperti itu menurut saya Pak Wali Kota sebaiknya itu juga ada datanya. Kemudian nanti intervensinya pemerintah kota seperti apa jangan kemudian sekarang mereka yang statusnya waiting list untuk menebus ijazah itu dibiarkan nunggu yang tanpa jelas kapan bisa ditebus," terang Politisi NasDem ini.

Alasan desakan ini, Imam menyebut karena masih banyaknya keluarga miskin sejumlah 74.000 jiwa. Padahal dulu masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya jumlahnya mencapai 1.300.000 itu.

"Karena kami di Dewan masih sering mendapat keluhan teman-teman yang tidak bisa bersekolah atau tidak bisa menebus ijazah, tidak bisa dibantu oleh pemerintah hingga mereka itu tidak dinyatakan miskin," papar Imam.

Imam menyebut selain itu di Kota Surabaya juga banyak siswa yang melanjutkan melalui Paket ABC. Maka dari itu Imam menambahkan harus adanya penambahan Paket Krisna untuk anak-anak Surabaya.

"Kami ingin itu diperbanyak sehingga mereka yang butuh sekolah, baik karena tidak punya biaya atau karena mereka harus sambil bekerja itu bisa masuk
di situ," ujar Imam.

"Syukur kalau kemudian ada yang namanya kejar paket plus misalnya yang mereka diajari pelajaran untuk mendapatkan ijazah tetapi juga diberi keterampilan," imbuh Imam. (*)