Jatim Perkuat Satu Data Daerah! Khofifah Teken MoU dengan BPS, Luncurkan Aplikasi SINGASARI

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menandatangani Nota Kesepakatan antara Pemprov Jatim dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Hotel Grand Mercure Malang, Kamis, 20 November 2025.

Penandatanganan MoU oleh Gubernur Khofifah dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti itu turut disaksikan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf.

Kesepakatan tersebut mencakup penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah. Hal serupa juga dilakukan oleh 37 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jatim dengan BPS setempat.

"Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa data akan sangat menentukan bagaimana sasaran dari seluruh program yang kita laksanakan bisa lebih precise. Karena itu saya setiap sore, mau hari libur atau tidak hari libur, selalu makan data terutama terkait harga sembako," kata Gubernur Khofifah.

Data-data tersebut selalu digunakan untuk memutuskan program dan kebijakan. Seperti saat penyakit mulut dan kuku (PMK) menyerang ternak-ternak di Jatim.

"Saya setiap sore masih akses data PMK, jadi penyakit mulut dan kuku kita tidak pernah underestimate. Dari sana, setiap ada kasus PMK, selalu saya minta tolong pasar-pasar hewan terdekat untuk tidak beroperasi sementara. Agar kita bisa memberikan proteksi terhadap ternak yang lain," jelasnya.

Data tersebut juga diterapkan untuk bidang perdagangan. Dan, selalu meminta update data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Data ini terlebih menjadi sangat penting untuk mitigasi menjelang Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang bersambung dengan Ramadhan. Meski inflasi di Jawa Timur relatif selalu terkendali dan di bawah rata-rata nasional, dirinya tetap meminta seluruh Pemerintah Kab/Kota berkoordinasi secara maksimal.

"Saya minta para bupati/walikota mengkoordinasikan dengan bulog setempat untuk maksimalisasi distribusi SPHP. Kemudian maksimalisasi distribusi gula dan minyakita. Agar bagaimana ini menjadi langkah strategis kita menjelang Nataru dan puasa. Karena kemungkinan dinamika kebutuhan pangan masyarakat cukup tinggi," terangnya.

Menurut Khofifah, berbagai potensi risiko perlu dimitigasi melalui data, termasuk kesiapan Jawa Timur menghadapi kemungkinan bencana berdasarkan informasi hidrometeorologi.

"Di mana-mana kita melihat intensitas curah hujan yang tinggi dan kemungkinan beresiko banjir, longsor, dan seterusnya. Maka di kabupaten/kota sekaligus saya pesankan supaya siaga terhadap bencana hidrometeorologi. Harapan kita semua bisa berseiring dengan keamanan, kenyamanan dan tetap pada suasana yang produktif," ujarnya.

Gubernur pun mengapresiasi peran BPS dan Kementerian Sosial yang telah mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia juga optimis bahwa kerjasama ini akan memberikan dorongan positif bagi program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengatakan bahwa penandatanganan Nota Kesepakatan ini merupakan langkah sangat strategis dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Yang dibutuhkan dari data ini adalah kolaborasi untuk pemutakhiran. Karena kalau datanya akurat, insya Allah intervensi kita juga akan tepat sasaran dan berdampak," katanya.

Pemilik sapaan Gus Ipul itu menyebut, dengan berpegang pada data yang sama, pemerintah dapat lebih mudah mengintegrasikan program sehingga ego sektoral bisa dihilangkan.

"Nah, Jawa Timur ini selalu terdepan karena yang memimpin gubernurnya langsung. Ini sangat luar biasa. Nanti kalau kemudian dilaksanakan dengan konsisten terus-menerus, saya pastikan bahwa data akan semakin terpadu dan program kita akan semakin tepat sasaran," ucapnya.

Di kesempatan yang sama, dilakukan pula peluncuran aplikasi Sistem Informasi Data Desa Terintegrasi (SINGASARI) oleh Gubernur Khofifah bersama Mensos RI Saifullah dan Kepala BPS RI Amalia. Ditandai dengan penekanan tombol sirine, peluncuran SINGASARI diharapkan dapat menjadi katalisator pembangunan data desa di daerah.

SINGASARI adalah aplikasi yang dirancang secara khusus oleh BPS Provinsi Jatim dan bekerjasama dengan Pemprov Jatim untuk mengintegrasi berbagai data desa dalam satu platform. Sehingga, data yang terkumpul dengan didasari dari DTSEN dapat efisien dan mudah diakses oleh stakeholder.

"SINGASARI ini akan menyatukan data-data potensi desa yang nanti akan dilengkapi dengan DTSEN. Ini bisa menjadi dashboard lengkap tidak hanya di level provinsi, tapi juga ada level kabupaten/kota sampai ke kecamatan dan tingkat desa. Sehingga nanti dengan dashboard itu bisa digunakan bersama untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat," jelas Kepala BPS RI Amalia. (*)