Gubernur Khofifah Imbau Warga Tak Panic Buying, Pemprov Jatim Perketat Pengawasan LPG dan BBM

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat bijak menggunakan LPG dan BBM serta tidak melakukan panic buying, di tengah upaya Pemprov Jatim memperkuat pengawasan dan sinergi lintas sektor guna menjaga stabilitas pasokan energi, Selasa, 7 April 2026.

Pemprov Jatim memastikan stok LPG dalam kondisi aman dan mencukupi. Masyarakat diminta tidak terpengaruh isu yang memicu kepanikan.

“Berdasarkan pemantauan kami bersama pihak terkait, stok LPG di Jawa Timur dalam kondisi aman dan mencukupi. Karena itu, kami mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir, apalagi sampai melakukan panic buying. Gunakan energi secara bijak sesuai kebutuhan,” ujar Khofifah.

Stabilitas pasokan LPG dan BBM menjadi prioritas Pemprov Jatim untuk menjaga aktivitas masyarakat, mulai dari rumah tangga, UMKM, petani, hingga nelayan sebagai pengguna utama energi subsidi.

Pengawasan distribusi diperketat untuk memastikan penyaluran merata dan tepat sasaran, sekaligus mencegah penimbunan dan permainan harga oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Sinergi lintas sektor terus diperkuat bersama pemerintah kabupaten/kota, DPD V Hiswana Migas Jatimbalinus, PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, serta TNI/Polri melalui Satgas Pangan.

“Koordinasi lintas sektor terus kami lakukan secara intensif. Kami ingin memastikan distribusi LPG berjalan lancar, merata, dan tepat sasaran, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan LPG, khususnya tabung 3 kilogram,” tegasnya.

Pemprov Jatim juga memperkuat tata kelola distribusi melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/150/013/2025 tentang Tim Koordinasi Pendistribusian LPG 3 kilogram.

Tim ini bertugas melakukan sosialisasi, koordinasi, pembinaan, serta pengawasan distribusi hingga tingkat kabupaten/kota, termasuk evaluasi penggunaan LPG subsidi di lapangan.

Sejumlah sektor usaha masih ditemukan menggunakan LPG subsidi, seperti hotel, restoran, kafe, laundry, jasa pengelasan, peternakan, hingga pertanian. Karena itu, pelaku usaha diarahkan beralih ke LPG nonsubsidi agar penyaluran tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan bahwa distribusi LPG 3 kilogram ini tepat sasaran. Karena LPG subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga harus kita jaga bersama agar tidak disalahgunakan,” jelas Khofifah.

Sempat muncul laporan kesulitan LPG 3 kilogram di Banyuwangi. Namun dipastikan bukan karena kelangkaan stok, melainkan kendala distribusi.

“Beberapa waktu lalu memang sempat ada laporan kesulitan LPG di Banyuwangi. Namun perlu kami tegaskan, itu bukan karena stok tidak tersedia, melainkan kendala distribusi di beberapa titik. Saat ini kondisi sudah tertangani dan distribusi kembali normal,” ujarnya.

Lonjakan permintaan terjadi pada akhir Maret 2026, khususnya di Desa Genteng Wetan. Pemerintah bersama Pertamina langsung merespons melalui *extra dropping*.

Total penyaluran tambahan mencapai 103.600 tabung atau 163 persen dari distribusi normal. Jika ditambah penyaluran fakultatif, total mencapai 110.320 tabung atau 173,8 persen.

Antrean sempat terjadi di pangkalan saat distribusi berlangsung, namun bersifat sementara akibat lonjakan permintaan dalam waktu singkat.

Kondisi serupa juga terjadi di Bojonegoro dan telah ditangani melalui penambahan suplai serta prioritas distribusi ke pangkalan dengan stok terbatas.

“Dalam koordinasi tersebut, kami meminta agen memprioritaskan penyaluran ke pangkalan yang stoknya menipis. Penyaluran LPG kini telah berjalan normal,” jelasnya.

Pemprov Jatim bersama Pertamina juga memperkuat komunikasi publik untuk mengklarifikasi informasi dan mengedukasi masyarakat agar membeli LPG di pangkalan resmi.

“Kami mengimbau masyarakat membeli LPG di pangkalan resmi dan tidak terpancing isu yang tidak tepat. Bagi masyarakat mampu, kami dorong menggunakan LPG nonsubsidi agar subsidi tepat sasaran,” tegas Khofifah.

Di akhir, Khofifah kembali menegaskan larangan panic buying, penimbunan, dan praktik spekulasi yang dapat mengganggu stabilitas energi.

“Kami tegaskan, tidak boleh ada penimbunan. Gunakan energi secara bijak dan mari kita jaga bersama agar distribusi tetap stabil,” tegasnya.

Pengawasan akan terus diperketat dan pelanggaran akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

“InsyaAllah, dengan sinergi semua pihak, ketersediaan  energi di Jawa Timur tetap aman dan terkendali. Kami mohon masyarakat tetap tenang dan bijak dalam menggunakan energi,” pungkas Khofifah. (*)