DPRD Surabaya Minta dari Hulu ke Hilir Zero Kasus Putus Sekolah

KETIK, SURABAYA – DPRD Surabaya menerima laporan dari salah satu warga di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya yang mengalami putus sekolah. Ia bernama Abi Firmansyah kelas 12 SMA. 

Abi Arfiansyah seharusnya kini sudah naik kelas XII SMA. Namun, biaya dan kondisi ekonomi memaksanya putus sekolah sejak dua tahun lalu. Sehari-harinya Ia membantu orang tua dengan kerja serabutan. 

Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti terkejut karena keluarga merasa tak bisa membiayai sekolah Abi.

Reni mengaku prihatin Surabaya yang merupakan kota terbesar nomor dua se-Indonesia, namun di era modernisasi masih ada anak yang putus sekolah karena faktor biaya. Hal ini yang membuat Reni terenyuh melihat anak yang putus sekolah di Surabaya. 

"Saya menemui Abi dengan penuh empati. Saya bisa merasakan, setiap hari dia hanya bisa menatap anak seusianya berangkat dan pulang sekolah. Saya terharu," ujarnya. 

"Di kota yang sebesar dan semaju ini, masih saja ada anak putus sekolah. Sesuai amanah konstitusi UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara negara," tambah politisi PKS ini. 

Ia juga meminta semua kelurahan untuk aktif dengan menjemput bola saat mendata warga yang miskin. Karena Surabaya harus zero terhadap anak-anak yang putus sekolah.

"Terlebih, Kota Surabaya memiliki visi besar, yakni Gotong Royong menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan. Dengan visi besar itu, jika masih ada anak putus sekolah, sangat ironis. Itu tentu tidak humanis," ujarnya. 

Reni Astuti mengatakan, layanan pendidikan adalah layanan mendasar untuk warga. Apalagi sudah menjadi amanah Undang-undang Dasar dan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Surabaya wajib belajar 12 tahun. 

Selama ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memang sudah membantu siswa yang ijazahnya ditahan, siswa yang tidak bisa ikut ujian, atau tidak bisa ambil rapor. 

Namun langkah itu, menurut Reni, masih menimbulkan persoalan dan penyelesaian baru di tingkat hilir. 

"Pemkot harus bisa mengatasi masalah di hulu. Harus ada sistem untuk memperbaiki masalah di hulunya," tutur alumni ITS ini.

Reni Astuti mendorong pemkot untuk segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar bisa memastikan anak-anak di Surabaya mendapat layanan pendidikan. Layanan dasar ini harus dipenuhi. 

"Harus berkoordinasi dengan pemprov. Menginisiasi pemberian bantuan untuk anak usia sekolah," urai Reni Astuti. (*)