DPRD Surabaya Desak Anggaran Pembangunan RS Surabaya Selatan Digeser ke RS BDH

KETIK, SURABAYA – DPRD Surabaya mendesak agar Pemkot menggeser anggaran pembangunan RS Surabaya Selatan untuk Rumah Sakit Bakti Dharma Husada (BDH) dan juga RS Soewandhi.

Melalui Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) menggelar rapat dengan perwakilan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RSUD dr. Soewandhi pada Jumat 11 April 2025.

LKPJ tersebut membahas evaluasi kinerja rumah sakit milik Pemkot Surabaya, serta strategi pemanfaatan anggaran pembangunan rumah sakit di masa mendatang.

Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati menjelaskan prioritas pembangunan terhadap Kota Surabaya di bidang pelayanan kesehatan.

Aning mengungkapkan kinerja RSUD BDH menunjukkan tren positif. Pendapatan rumah sakit tersebut mencapai Rp174 miliar, sementara pengeluarannya hanya Rp167 miliar.

Menurutnya, tren keuangan ini dinilai sehat dan menjanjikan, terutama bila dikaitkan dengan rencana pengembangan rumah sakit yang akan memanfaatkan lahan seluas 5.000 meter persegi.

“Dengan visibility study yang sudah ada, dalam lima tahun dana Rp500 miliar akan kembali. Ini investasi yang jelas, dibandingkan dengan RS Surabaya Selatan yang sampai sekarang belum jelas prosesnya karena masih menunggu pengesahan RTRW,” ucap Aning.

Maka dari itu, menurutnya dana pembangunan sebesar Rp305 miliar yang semula direncanakan untuk RS Surabaya Selatan sebaiknya dialihkan untuk memperkuat RSUD BDH, yang sudah terbukti menjanjikan dan siap untuk dikembangkan lebih lanjut.

Aning menilai rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan dinilai masih belum matang.

Politisi PKS ini juga menambahkan visibility study untuk proyek tersebut belum tersedia dan status Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) yang menjadi dasar legal pembangunan masih menunggu pengesahan pada 22 April 2025.

“Kalau kita bicara efektifitas waktu, sepertinya tidak mungkin pembangunan RS Surabaya Selatan bisa dilakukan tahun ini. Jadi kenapa tidak difokuskan saja ke RS yang sudah jelas pengembaliannya, seperti BDH?," jelas Wakil Ketua Komisi C ini.

Aning tegas agar Pemkot Surabaya
tidak memaksakan penggunaan anggaran besar untuk proyek yang belum siap.
Sebaliknya, menurutnya, RS Surabaya Utara bisa menjadi alternatif yang lebih cepat direalisasikan karena hanya perlu renovasi ringan di kawasan Lapangan Tembak.

Tak hanya RS Selatan, Aning juga menyoroti kondisi RS Surabaya Timur yang saat ini masih dianggap sebagai rumah sakit transit.

Menurutnya, banyak pasien dirujuk karena belum bisa ditangani di sana. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan dan fasilitas rumah sakit tersebut.

“Saya sendiri belum berani berobat ke sana karena informasinya memang belum siap. Jangan sampai nanti RS Surabaya Selatan nasibnya sama, membebani anggaran tapi tidak maksimal manfaatnya,” pungkasnya. (*)