98 Dinas Kominfo se-Indonesia Berkumpul di Surabaya, Bahas Digitalisasi Kolektif

KETIK, SURABAYA – Sejumlah 98 Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) berkumpul pada Forum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI pada Musyawarah Nasional Asosisiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) VII 2025 di Surabaya pada Rabu 7 Mei 2025.

Mereka berkumpul untuk bertukar gagasan dan strategi dalam mengakselerasi implementasi teknologi di berbagai sektor pemerintahan kota.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi menjelaskan urgensi kolaborasi antar kota, antar sektor, dan antar generasi dalam menghadapi tantangan era digital.

Eri menyebut forum ini menjadi wadah untuk menyatukan potensi dan kekuatan dari berbagai kota demi memajukan digitalisasi secara kolektif.

"Jadi forum ini adalah keniscayaan bagi Kota Surabaya dalam hal menggerakkan ekonomi hingga perencanaan anggaran dan digitalisasi," jelas Eri saat memberikan sambutan.

Potret Kepala Diskominfo se-Indonesia yang mengikuti Forum Komdigi. (Foto: Shinta Miranda/Ketik.co.id)

Eri menambahkan forum ini bertujuan untuk menyatukan semua kekuatan di semua kota yang untuk digabungkan menjadi satu.

Wali Kota Surabaya ini menyebut forum ini akan menghasilkan gagasan konkret mengenai digitalisasi yang akan diserahkan kepada APEKSI. Selanjutnya gagasan itu direkomendasikan kepada pemerintah pusat lewat Kementerian Komdigi.

Tujuannya adalah untuk menciptakan aplikasi atau sistem yang dapat digunakan secara bersama oleh seluruh kota anggota.

Eri menjelaskan digitalisasi ini dapat mengurangi biaya pengembangan aplikasi secara mandiri dan memungkinkan alokasi anggaran daerah yang lebih efisien untuk kepentingan masyarakat.

"Semua aplikasi nantinya, misalnya dari Surabaya WargaKu, daerah lain bagaimana, lalu kita gabung menjadi satu. Sehingga bisa digunakan oleh semua kota dan akan menuju kemakmuran, serta kesatuan yang luar biasa, itu yang harus kita munculkan dalam Munas APEKSI ini,” paparnya.

Apabila gagasan tersebut terealisasi, maka akan mengurangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembuatan aplikasi.

“Sehingga, anggaran tersebut dapat digunakan masing-masing daerah untuk kepentingan lain, seperti mengentaskan kemiskinan dan stunting,” pungkas Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini. (*)