DPRD Surabaya Ungkap Pentingnya Pemerataan Fasilitas untuk Sekolah Negeri dan Swasta

KETIK, SURABAYA – Menjelang Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Surabaya, beberapa masalah terjadi akibat sistem zonasi kerap kali menimbulkan masalah bagi para orang tua atau wali murid.

Menanggapi masalah tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengungkapkan, jika sistem zonasi masih menjadi permasalahan berarti kualitas pendidikan di Surabaya pada tingkat pemerataan kualitasnya masih menjadi PR.

Menurutnya, ketika masyarakat masih terbangun image harus ke sekolah negeri, berarti presepsi mereka terhadap sekolah swasta tidak sepenuhnya baik, dianggap tidak sama kualitasnya dengan sekolah negeri.

"Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota ke sekolah swasta selama ini, sehingga presepsi masyarakat atau orang tua masih negeri minded ini masih ada. Saya kira ini yang masih jadi PR," ungkap Reni, Selasa (23/4/2024).

Reni menambahkan, terkait sistem zonasi yang sifatnya teknis seperti jarak yang tidak pas saat pendaftaran, Ia menuturkan, jika hal tersebut harus segera diperbaiki agar tidak merugikan masyarakat.

"Secara umum, PPDB kebijakan pemerintah pusat. Ternyata di tahun ini, pemerintah pusat tidak merubah secara umum. Artinya sama dengan di 2023. Sekarang ini pemerintah kota harus berinovasi bagaimana kemudian dengan kebijakan yang ada bisa meminimalisir harapan masyarakat agar tersampaikan di tahun ini," terang Politisi PKS ini.

Menurut Reni, agar masalah terkait PPDB tidak terulang dari tahun ke tahun, dan sekolah swasta bisa mendapatkan siswa, Dirinya ini memberikan masukan kepada Pemkot Surabaya.

Pentingnya Pemkot Surabaya menjamin biaya sekolah khususnya anak Kota Pahlawan yang kurang mampu bagi mereka yang bersekolah di swasta.

"Kenapa orang tua berat masuk ke swasta? Alasannya kendala biaya bagi mereka yang tidak mampu. Solusinya, pemkot harus menjamin biaya sekolah mereka. Itu harus," tegas Reni.

"Sehingga tidak ada lagi ceritanya anak Surabaya mau sekolah swasta karena tidak diterima negeri hanya karena masalah biaya," imbuhnya.

Ia menjelaskan, jika biaya tersebut bisa didapatkan pemkot Baznas atau CSR. Usulannya, pemkot perlu memberikan bantuan yang sifatnya bantuan uang pangkal. Karena fakta di lapangan untuk bantuan uang pangkal tidak ada.

"Mereka tiap bulannya dapat dari pemkot melalui Baznas atau beasiswa pemuda tangguh. Pemkot bisa dapat dananya dari Baznas atau CSR," jelasnya.

Sementara terkait mutu di sekolah swasta, Reni menuturkan pentingnya kesejahteraan guru dan sarana prasarana sekolah.

"Kesejahtaraan guru, Pemkot sudah membantu lewat Bopda, tapi jangan lupa sekolah swasta juga punya beban untuk memelihara sarana dan prasarana. Kalau ini tidak disentuh dan diperbaiki maka sampai kapan pun orang tua akan memilih ke sekolah negeri karena dari segi fasilitas lengkap," pungkas Wakil Ketua DPRD Reni Astuti. (*)