KETIK, SURABAYA – Kasus perjokian dalam pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) terungkap pada hari pertama pelaksanaan.
Temuan ini langsung mendapat perhatian dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, yang turun langsung meninjau pelaksanaan ujian di Kampus 2 Lidah Wetan pada Rabu, 22 April 2026.
Dalam tinjauannya, Atip menyampaikan bahwa pelaksanaan UTBK hari kedua berlangsung tertib tanpa ditemukan pelanggaran di dalam ruang ujian. Namun, ia menyoroti serius kasus perjokian yang terjadi sehari sebelumnya.
“Kasus tersebut melibatkan pemalsuan identitas. Ini pelanggaran serius yang harus diproses tegas. Tidak hanya joki, peserta yang menggunakan jasa juga akan dikenai sanksi berat, mulai dari diskualifikasi hingga konsekuensi hukum pidana atas pemalsuan dokumen,” ujarnya, mengutip laman resmi Unesa.
Ia menambahkan, pelaku kecurangan tidak akan diberi kesempatan mengikuti jalur seleksi mandiri. Bahkan, jika pelanggaran baru terungkap setelah peserta diterima sebagai mahasiswa, pihak kampus berhak memberhentikan yang bersangkutan secara tidak hormat.
Di sisi lain, pihak Unesa mengungkap bahwa praktik perjokian tersebut berhasil digagalkan berkat pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Sistem mampu mengidentifikasi kemiripan wajah hingga 95 persen dari data peserta yang berbeda.
Tim menemukan indikasi penggunaan foto lama dari pendaftaran tahun sebelumnya yang digunakan kembali dengan identitas berbeda. Analisis AI kemudian membantu proses verifikasi data secara lebih presisi sebelum ujian berlangsung.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku direkrut oleh jaringan tertentu dan dibekali dokumen palsu berupa KTP dan ijazah yang telah dimanipulasi, meski secara fisik tampak autentik. Pihak kampus juga telah melakukan verifikasi silang ke sekolah asal untuk memastikan adanya manipulasi data.
Menutup keterangannya, pihak Unesa mengimbau seluruh peserta agar tetap mengandalkan kemampuan sendiri dan tidak tergiur tawaran kelulusan instan melalui cara ilegal. Sistem seleksi yang semakin ketat membuat segala bentuk kecurangan berisiko tinggi dan berujung pada sanksi berat. (*)
