Gubernur Khofifah Apresiasi Dukungan Pemerintah Inggris Perkuat Transportasi Publik Jatim

KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi Pemerintah Inggris atas dukungan penuh terhadap transformasi dan pembangunan transportasi publik berbasis kereta api di Provinsi Jatim.

Dukungan itu berupa Pemerintah Inggris menyerahkan Grant Studi Transportasi Publik Berbasis Rel di Wilayah Metropolitan Surabaya kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Pelaksanaannya dilakukan oleh dua firma konsultasi Inggris Mott MacDonald dan PricewaterhouseCoopers (PwC). Studi ini meriset perencanaan proyek perkeretaapian perkotaan berbasis rel di Surabaya Metropolitan.

Itu disampaikan saat penyerahan Urban Rail Transit System for Surabaya, East Java Transport Study Report oleh His Majesty's Trade Commisioner (HTMC) for Asia Pacific Martin Kent kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Arif Anwar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis 14 Agustus 2025.

"Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Inggris kepada Indonesia dan Jawa Timur. Kami optimis dengan hasil studi kelayakan ini akan menjadi rekomendasi strategis dalam efektivitas layanan transportasi publik yang berkelanjutan di Jawa Timur," ujar Khofifah.

Khofifah mengaku kagum atas capaian Transport for London (TfL). Disebutkan, Badan Pemerintah Inggris berhasil memecahkan berbagai masalah dan menemukan pemecahan atas tantangan transportasi di negaranya.

"Saya tidak bisa membayangkan betapa sulitnya untuk bisa membuka jalur kereta api pada gedung-gedung yang berusia ratusan tahun. Tapi TfL bisa mencari solusi sehingga bisa menjadikan sarana transportasi publik yang mengurai kemacetan sekaligus menjadikannya aman dan nyaman," katanya.

Lanjut Khofifah, dukungan itu menjadi penting mengingat tingkat pergerakan warga di wilayah Gerbangkertosusila Plus (GKS+) tergolong tinggi. Tercatat mobilitas di wilayah ini mencapai 10,55 juta per hari, dan 49 persen di antaranya merupakan perjalanan komuter ke dan dari Surabaya.

"Jadi studi ini mendukung RPJMN 2025-2029 dan Program Jatim Akses dalam penyediaan angkutan umum massal. Tentu hal ini penting agar proyek transportasi massal yang akan diimplementasikan memiliki kesiapan yang optimal, terutama dimulai dari proses perencanaan yang berintegrasi," jelasnya.

Selain sektor transportasi, Khofifah juga mendiskusikan hubungan bilateral Inggris dan Jawa Timur dalam pendidikan dan layanan kesehatan. Ia menyebut, setelah King's College London yang beroperasi di KEK Singhasari, dua universitas Inggris Queen Mary University of London dan University of Liverpool juga menjajaki peluang kerjasama dengan Jawa Timur.

"Kami juga memohon support untuk native speaker langsung dari Inggris ke sekolah-sekolah berasrama di SMA Taruna. Dan beliau juga menyampaikan kemungkinan ada kerjasama di bidang layanan kesehatan. Kalau di Jawa Timur ada dr. Soetomo yang erat kaitannya dengan Unair, dan RS Saiful Anwar yang berkaitan dengan Universitas Brawijaya," jelasnya.

Sementara itu, His Majesty's Trade Commissioner (HMTC) for Asia Pacific, Martin Kent mengatakan, studi transportasi adalah bagian dari inisiatif Pemerintah Inggris untuk mendukung agenda Indonesia menuju transisi rendah karbon dan transportasi berkelanjutan.

"Ini adalah demonstrasi nyata yang konkret dari Pemerintah Inggris untuk bekerja dengan Jawa Timur untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim dan meningkatkan akses untuk transportasi yang bersih, transportasi terpercaya, dan transportasi yang dapat terjangkau oleh masyarakat," katanya.

Sistem transportasi yang bersih sangat penting untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan ketahanan iklim. "Ini kehormatan bagi saya untuk menyerahkan hasil studi dan bertemu dengan Gubernur Khofifah," lanjut Martin.

Kemudian, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Arif Anwar menerangkan, hasil studi yang diberikan Pemerintah Inggris bisa ditindaklanjuti sesuai dengan arahan dari Gubernur Khofifah. Dan, pemerintah pusat dipastikan siap memfasilitasi langkah yang diambil Pemprov Jatim.

"DJKA siap untuk melakukan pendetailan terkait dengan studi-studi yang sudah diteliti oleh teman-teman dari Inggris. Tentunya kami juga tetap mengharapkan dukungan dari Pemerintah Jawa Timur dan juga Pemerintah Surabaya karena memang mereka yang tahu lebih detail mengenai kondisi lau lintas dan rencana pengembangan infrastruktur di Jawa Timur dan Surabaya. Tapi intinya kami dari pemerintah pusat akan mensupport apapun itu," tutup Arif Anwar. (*)