KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur, Emil Dardak serta beberapa jajaran Forkopimda Jatim menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, pada Senin, 2 Februari 2026.
Rapat ini dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam forum strategi yang berjudul "Sinergi Pusat dan Daerah" ini Gubernur Khofifah menengaskan komitmen penuh Jawa Timur untuk menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan 8 Misi Asta Cita dan program Prioritas Nasional.
Jawa Timur menjadi barometer nasional dikarenakan terbukti sukses menerapkan strategi program dengan capaian yang melampaui rata-rata nasional. Beberapa programnya adalah:
1. Kedaulatan Pangan: Tak hanya menjadi swasembada tetapi sudah melangkah menuju kedaulatan pangan nasional.
Baca Juga:
Gubernur Khofifah Beberkan Kunci Sukses Jatim Jadi Lumbung Pangan Nasional di Hadapan Peserta SESPIMTI Polri2. Desa Mandiri terbanyak: Telah menyumbang 23% Desa Mandiri di Indonesia yang berjumlah 4.716 desa dan menjadi provinsi dengan jumlah desa mandiri tertinggi se-Indonesia.
3. Koperasi Merah Putih: Menjadi tercepat dalam menuntaskan 100% kelembagaan Koperasa Desa Merah Putih (KDKMP) dengan total 8.494 koperasi yang berbadan hukum.
4. Pendidikan unggul: Telah mengoperasikan 25 Sekolah Rakyat (SR) terbanyak nasional dan memiliki 6 SMA Taruna unggulan.
Dalam forum ini, Presiden juga mengajak seluruh pemimpin daerah untuk bersatu menjaga kekayaan alam demi kepentingan rakyat dan fokus pada kualitas hidup yang mencakup: makanan sehat, kesehatan terjamin, dan pendidikan berkualitas.
Baca Juga:
So Sweet! Dari Paris, Presiden Prabowo Sampaikan Ucapan Ulang Tahun ke-67 untuk Titiek SoehartoPertumbuhan Ekonomi menyentuh angka 5,04% dan Ekspor naik sampai 8,14%. Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 60 Juta penerima/hari. Produksi Beras Nasional juga naik 13% atau sebesar 34,7 Juta Ton.
Rakornas ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan produktif. (*)