BSN Tetapkan 595 SNI Sepanjang 2025, Perkuat Daya Saing Produk Nasional

KETIK, SURABAYA – Badan Standardisasi Nasional (BSN) mencatat sejumlah capaian strategis sepanjang 2025 dalam upaya memperkuat perlindungan masyarakat serta meningkatkan daya saing produk nasional.

Penguatan infrastruktur mutu nasional dilakukan melalui standardisasi, akreditasi, dan metrologi yang berdampak pada sektor ekonomi dan perdagangan.

Sepanjang 2025, BSN menetapkan 595 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mencakup sektor agro, kimia, kesehatan, ekonomi kreatif, mekanika, energi, infrastruktur, teknologi informasi, serta penilaian kesesuaian. Dengan tambahan tersebut, jumlah SNI aktif hingga akhir 2025 tercatat sebanyak 10.081.

Sejumlah SNI difokuskan untuk produk strategis yang mendukung kebijakan pemerintah, antara lain SNI food tray, interlocking block, geotekstil, beras padi inbrida, beras fortifikasi, serta sistem peringatan dini gerakan tanah.

Pelaksana Tugas Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, menyampaikan bahwa penyusunan SNI merupakan bagian dari upaya memastikan kebijakan publik berjalan dengan aman dan efektif. 

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers "Refleksi Tahun 2025 dan Outlook Thun 2026" di Kantor BSN, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026. 

“SNI 9369:2025 tentang Wadah bersekat (Food Tray) dari baja tahan karat untuk makanan, kami susun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Standar ini memastikan peralatan makan aman digunakan, tahan lama, dan tidak mengandung zat berbahaya, sekaligus mendorong industri dalam negeri menghasilkan produk berkualitas,” kata Kristianto.

Dari 5.940 jenis produk yang beredar di Indonesia, sebanyak 1.099 jenis produk atau sekitar 18,5 persen telah menerapkan SNI. Sementara itu, 204 jenis produk ber-SNI tercatat telah menembus pasar ekspor atau setara 3,4 persen dari total produk beredar.

Penerapan SNI juga mendorong peningkatan daya saing usaha mikro dan kecil (UMK). Sepanjang 2025, sebanyak 19 UMK binaan BSN berhasil menembus pasar internasional. Produk yang diekspor meliputi durian ke China dan Thailand, rumput laut ke Prancis, Amerika Serikat, dan China, keripik nangka ke Ceko, Malaysia, dan Singapura, tempe ke Jepang, serta briket arang batok kelapa ke Turki, Swedia, India, dan kawasan Timur Tengah.

Selain itu, BSN memfasilitasi penerapan SNI bagi 775 UMK dan 52 organisasi, serta mendukung sertifikasi SNI untuk 149 pelaku usaha. BSN juga menyelenggarakan program Bootcamp SNI Bina UMK secara daring yang diikuti lebih dari 1.000 UMK dari berbagai daerah, bekerja sama dengan 18 kementerian, lembaga, BUMN, dan institusi terkait.

Di tingkat internasional, BSN aktif memperjuangkan kepentingan nasional melalui forum Technical Barriers to Trade–World Trade Organization (TBT-WTO) guna meminimalkan hambatan teknis perdagangan. Dengan fokus pada peningkatan penerimaan produk Indonesia di pasar ekspor, termasuk produk viscose staple fibres, kayu olahan, ban dan tabung kendaraan bermotor, serta baja dan produk turunannya.

Kerja sama bilateral juga diperkuat dengan berkolaborasi bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan akses produk Indonesia di kawasan Timur Tengah, serta dengan pemerintah China untuk memastikan produk impor yang masuk ke Indonesia memenuhi ketentuan standar nasional.

BSN juga melakukan pengembangan SNI dengan mengadopsi standar internasional. Kebijakan ini dapat menyelaraskan dengan praktik global yang bermanfaat bagi ekonomi masyarakat. 

"Dari pembelian 7 SNI yang mengadopsi internasional terbanyak sepanjang tahun 2025, masyarakat memperoleh penghematan biaya sebesar Rp 3,7 miliar dibandingkan jika membeli standar internasional secara langsung,” ujar Kristianto.

Beberapa SNI adopsi tersebut meliputi SNI ISO/IEC 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi; SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi; SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu; SNI ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen; SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3; SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen

Lingkungan; serta SNI ISO 22301:2019, Sistem manajemen kelangsungan usaha.

Di bidang akreditasi, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah mengakreditasi 644 lembaga penilaian kesesuaian.

Sementara di bidang metrologi, BSN memperoleh sembilan pengakuan internasional baru atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi, sehingga total pengakuan internasional mencapai 164 lingkup hingga akhir 2025.

Memasuki 2026, BSN menyatakan akan terus mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia melalui penguatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Fokus kebijakan diarahkan pada pengendalian mutu barang beredar, perluasan pengakuan internasional, serta penguatan peran pihak ketiga.

BSN juga berkontribusi dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden melalui penguatan standar di bidang keamanan pangan, kesehatan, pertanian, perikanan, perumahan, pendidikan, serta mitigasi bencana.

Sejumlah SNI prioritas antara lain tuna ground meat beku, produk katering, ikan patin, susu bubuk kambing, sistem pembangkit energi angin, instalasi nuklir, kelurahan tangguh bencana, dan reklamasi lahan bekas tambang.

“Ke depan, standardisasi tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga fondasi perlindungan masyarakat dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Dengan arah kebijakan tersebut, kami berharap BSN dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan Indonesia,” ujar Kristianto.(*)