KETIK, SURABAYA – Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Jawa Timur sedang dalam dilema. Di satu sisi tuntutan kebutuhan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi meningkat, di sisi lain beririsan dengan kelestarian lingkungan.
Persoalan ini diketahui pada saat pelantikan DPD Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Nusantara (Amdatara) pada Kamis, 10 September 2026. Maka dari itu, pengurus Amdatara yang baru saja dilantik langsung mendapatkan tantangan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak.
Ia berpesan kepada produsen AMDK untuk memperhatikan sampah kemasan hingga konservasi sumber air. "Bukan sekadar mengedepankan keuntungan dan air baku," kata Emil.
Ia menggarisbawahi, persoalan AMDK ini muncul ketika botol kemasan atau biasa disebut polyethylene terephthalate (PET). Persoalan ini bisa dijawab dengan perluasan extended producer responsibility (EPR) bagi produsen AMDK.
"Kami meminta agar tidak fokus pada botol saja. Botol itu ada tutup dan kemasan. Kadang kemasan itu terlepas, kadang sengaja dilepas. Saya minta tolong, agar kemasan juga diperhatikan, karena ini penting,” urai Emil.
Tantangan dari politikus Partai Demokrat itu langsung jawab oleh Ketua Umum DPD Amdatara, Mulyono Wibisono. Ia mengaku, telah menyiapkan organisasi sebagai rumah besar dalam mendukung program pemerintah.
“Kami telah menyiapkan sejumlah agenda prioritas yang meliputi pendampingan sertifikasi SNI dan halal, program konservasi air, pengembangan ekonomi sirkular, sampai Net Zero Emission,” ujar pria asal Kabupaten Pasuruan itu.
Dalam waktu dekat, Mulyono berkomitmen menjadikan produk AMDK menuju green industry dan berdaya saing tinggi di Jawa Timur.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Guru Besar ekonomi Universitas Airlangga (Unair), Deni Kusumawardani memandang industri AMDK cukup kompleks. Menurutnya, ada tiga persoalan yang ia soroti, seperti lonjakan harga bahan baku plastik di kisaran 25-50 persen dan Permen LHK 75/2019 mewajibkan 50 persen konten daur ulang.
“Satu lagi adalah Permenperin 62/2024 terkait pemberlakukan SNI wajib bagi produsen AMDK. Ini bisa menjadi tantangan bagi pelaku usaha,” ujar Deni.
Persoalan lain yang disoroti Deni adalah tumpukan sampah yang mencapai 7 juta ton, yang belum tuntas penanganannya. Padahal industri makanan dan minuman di Jawa Timur menjadi penyumbang PDRB industri pengolahan hingga 41,1 persen.
Green industry, yang digadang-gadang Amdatara Jawa Timur bisa menjadi jawaban atas dukungan terhadap pemerintah. Sekaligus menjadi peta jalan keberlanjutan usaha dan lingkungan.
Sejauh ini produsen AMDK terbukti mampu menggerakkan ekonomi Jawa Timur. Berdasar data yang ia sampaikan, jumlah produsen AMDK di Jawa Timur tembus 281, dari total 700 perusahaan yang tercatat di Indonesia.
Sementara dari 281 produsen, 70 persennya berskala industri kecil menengah (IKM), yang ditandai banyaknya pesantren, koperasi, hingga organisasi massa yang bergerak di bidang ini. (*)
