KETIK, SURABAYA – Tri Rismaharini dikukuhkan sebagai anggota kehormatan Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia (PKHI) dalam acara Silaturahmi Nasional yang digelar di Surabaya pada Sabtu-Minggu, 25-26 April 2026.
Pengukuhan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian Risma terhadap isu kesehatan mental selama menjabat sebagai Menteri Sosial RI periode 2020-2024. Dalam forum yang dihadiri ratusan praktisi hipnosis dari dalam dan luar negeri itu, Risma juga tampil sebagai keynote speaker dengan tema “Kesehatan Mental Untuk Semua”.
PKHI sendiri merupakan organisasi profesi mitra Kementerian Kesehatan di bidang hipnosis yang telah berkiprah selama 12 tahun dan memiliki lebih dari 16 ribu anggota. Para anggotanya berasal dari alumni lembaga kursus pelatihan (LKP) Kemendikdasmen serta lembaga pelatihan kerja (LPK) Kemenaker. Selain itu, melalui LKP Indonesian Hypnosis Centre (IHC), PKHI juga bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dalam pengembangan Transpersonal Clinical Hypnotherapy di Indonesia.
Ketua Umum DPP PKHI, Avifi Arka, menegaskan bahwa penganugerahan ini bukan tanpa alasan. Ia menyebut Risma sebagai sosok yang konsisten memperjuangkan isu kesehatan mental secara nyata di lapangan.
“Selama menjabat sebagai Menteri Sosial, Bu Risma berhadapan langsung dengan berbagai persoalan kemanusiaan mulai dari anak jalanan yang trauma, korban bencana, hingga masyarakat miskin kota yang memikul beban psikologis bertahun-tahun,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Risma membuka dengan pernyataan yang kuat. Ia menekankan bahwa kesehatan mental merupakan hak dasar, bukan sekadar kebutuhan tambahan.
“Kesehatan mental bukan kemewahan, melainkan hak setiap manusia. Banyak masyarakat yang kita temui tidak hanya butuh bantuan materi, tetapi juga butuh didengar dan dipulihkan secara psikologis,” tegasnya.
Risma juga mengaku baru mengetahui keberadaan komunitas seperti PKHI yang menurutnya memiliki peran strategis dalam menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan kesehatan mental formal.
“Saya baru mengetahui ada komunitas sebagus PKHI. Jutaan masyarakat membutuhkan uluran tangan para ahli hipnoterapi, terutama mereka yang hidup di jalanan atau di sudut-sudut kota yang selama ini terabaikan,” imbuhnya.
Ia turut menyoroti kondisi Indonesia yang masih menghadapi tantangan serius di sektor kesehatan mental. Minimnya jumlah tenaga profesional seperti psikiater serta kuatnya stigma sosial dinilai menjadi hambatan utama masyarakat dalam mencari pertolongan.
Berbekal pengalaman langsung saat menjabat sebagai Wali Kota Surabaya hingga Menteri Sosial, Risma menilai banyak persoalan sosial berakar dari luka psikologis yang tidak tertangani.
“Kasus kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, hingga kemiskinan ekstrem sering kali berawal dari persoalan mental yang tidak pernah diselesaikan,” jelasnya.
Risma pun mendorong para praktisi hipnoterapi untuk tidak hanya berfokus pada kalangan menengah ke atas, tetapi juga menjangkau masyarakat rentan di pelosok daerah.
“Masih banyak ibu yang mengalami depresi pasca-melahirkan, remaja korban bullying, hingga lansia yang hidup dalam kesepian. Mereka membutuhkan pendampingan yang nyata,” katanya.
Seruan sosial Risma semakin menguat ketika diperkuat oleh fondasi ilmiah yang dibangun para narasumber seminar yang berlangsung pada tanggal 25 -26 April 2026 tersebut. Prof. Dra. Kwartarini Wahyu Yuniarti, Ph.D., Psikolog., CHt., CI., Guru Besar Psikologi UGM, memaparkan bagaimana pendekatan psikologis berbasis bukti dapat diintegrasikan dengan teknik hipnoterapi untuk menghasilkan intervensi yang lebih efektif dan terukur.
Sementara itu, dr. Pukovisa Prawiroharjo, Sp.N., Sub.Sp. NGD., Ph.D., CHt., CI. dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengupas tema besar seminar, yakni "Integrasi Neurosains dan Hipnoterapi" menjelaskan bagaimana kondisi trance hipnotis berkorelasi dengan perubahan nyata pada aktivitas otak, dan bagaimana prinsip neuroplastisitas menjadi landasan ilmiah yang kokoh bagi efektivitas hipnoterapi klinis.
Keduanya menegaskan bahwa hipnoterapi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah selama dilakukan oleh tenaga terlatih dengan standar yang tepat.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Silatnas, Donny, menyebut semangat “kesehatan mental untuk semua” juga tercermin dari ekspansi organisasi. PKHI resmi melantik pengurus daerah dan luar negeri di sejumlah wilayah baru, termasuk Jepang, Australia, Inggris, Arab Saudi, Malaysia, dan Timor Leste.
“Ekspansi ini bukan sekadar perluasan struktur organisasi, tetapi juga bukti bahwa gerakan kesehatan mental berbasis hipnoterapi mulai menjangkau komunitas diaspora Indonesia di berbagai negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, pesan Risma menjadi pengingat penting bagi seluruh praktisi untuk terus membangun kredibilitas sekaligus dampak sosial nyata di masyarakat. “Kesehatan mental, sebagaimana pendidikan dan kesehatan fisik, bukan hak istimewa segelintir orang. Kesehatan mental adalah milik semua orang,” pungkasnya. (*)
