Penguatan Akreditasi ISPO untuk Daya Saing Sawit Jadi Komitmen BSN di Tengah Tantangan Global

KETIK, SURABAYA – Menghadapi tekanan regulasi global seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) memperkuat sistem akreditasi Indonesian Sustainable Palm Oil meningkatkan daya saing industri kelapa sawit Nasional. 

Langkah ini disampaikan oleh Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono dalam kegiatan soft launching skema akreditasi terbaru oleh Komite Akreditasi Nasional di Yogyakarta, Selasa 7 April 2026.

Kegiatan ini dilakukan sebagai respons atas tuntutan pasar global yang mewajibkan produk bebas deforestasi, dengan fokus pada peningkatan ketertelusuran rantai pasok akurasi data geolokasi serta kredibilitas sertifikasi dari hulu hingga hilir.

Permintaan pasar global yang semakin ketat, terutama dari Uni Eropa menjadikan penerapan EUDR sebagai tantangan besar bagi Indonesia. Regulasi ini mengharuskan setiap komoditas termasuk kelapa sawit yang masuk ke pasar Eropa terbukti tidak berasal dari lahan hasil deforestasi setelah tahun 2020.

Kondisi ini menjadi krusial karena industri kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Selain menyumbang devisa negara dalam jumlah besar, sektor ini juga menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani di berbagai daerah.

Kristianto menegaskan bahwa pemenuhan standar EUDR membutuhkan sistem ketertelusuran yang kuat dan didukung oleh data yang akurat.

Dalam hal ini, akreditasi menjadi faktor kunci untuk memastikan hasil sertifikasi dapat dipercaya, baik di dalam negeri maupun di tingkat global.

“Pemenuhan ketentuan EUDR membutuhkan sistem ketertelusuran yang kuat dan didukung data yang akurat. Akreditasi menjadi kunci untuk memastikan hasil sertifikasi dapat dipercaya,” ujar Kristianto.

Namun demikian, hal ini menjadi isu tersendiri terutama bagi petani kecil yang masih menghadapi keterbatasan biaya akses teknologi serta pemahaman terhadap regulasi internasional.

Sebagai bentuk penguatan tersebut, BSN melalui KAN meluncurkan skema akreditasi terbaru untuk lembaga sertifikasi ISPO yang mencakup seluruh rantai nilai industri kelapa sawit mulai dari sektor perkebunan, industri hilir, hingga usaha bioenergi. 

Skema ini mengintegrasikan penerapan standar secara menyeluruh dalam satu kerangka akreditasi yang lebih komprehensif.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan tercipta konsistensi, kredibilitas, serta pengakuan global terhadap hasil sertifikasi ISPO. 

Selain itu, pelaku usaha memperoleh kepastian dalam memenuhi tuntutan pasar internasional sekaligus mendorong praktik usaha yang lebih transparan berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, kebutuhan pemenuhan aspek legalitas lahan, tata kelola hingga proses verifikasi dan audit turut meningkatkan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha. tantangan lain juga muncul dari keterbatasan infrastruktur teknologi khususnya dalam penguatan sistem informasi geospasial.

Meski demikian, EUDR membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat tata kelola industri sawit yang lebih transparan dan akuntabel. ISPO menjadi instrumen utama dalam memastikan kegiatan usaha sawit berjalan sesuai prinsip keberlanjutan, legalitas dan tata kelola yang baik.

Komitmen tersebut diperkuat melalui kebijakan nasional termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang memperluas cakupan ISPO hingga sektor hilir dan bioenergi.

Dalam implementasinya, sertifikasi ISPO didukung oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN berdasarkan standar SNI ISO/IEC 17065. 

Hingga saat ini, sebanyak 28 lembaga sertifikasi telah terakreditasi untuk sektor perkebunan kelapa sawit dan jumlah tersebut berpotensi terus bertambah seiring perluasan cakupan sektor.

Kristianto menekankan bahwa keberhasilan implementasi ISPO membutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari kementerian sebagai regulator, KAN, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, petani, akademisi, hingga pemerintah daerah.

“Dengan kerja sama yang solid, kita optimistis kelapa sawit Indonesia mampu menjawab tantangan global, termasuk EUDR, dan tetap menjadi komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi,” pungkasnya. (*)