KETIK, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia (Menko Pangan) Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur pada Kamis 19 Februari 2026.
Dalam kunjungannya, ia bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Ketika bertemu, Zulhas -sapaannya- meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, ia juga meminta Pemda menjamin stok pangan dan harga stabil selama Ramadan hingga Idulfitri.
"Seluruh pemerintah daerah, ada 17 kementerian, memiliki tanggung jawab untuk mendukung penuh pelaksanaan utama program dari Badan Gizi Nasional yaitu Makan Bergizi Gratis," katanya di Kantor Gubenur Jawa Timur.
Baca Juga:
SPPG Gaprang Blitar Mulai Beroperasi, Sasar 1.325 Anak dalam Program Makan Bergizi GratisMaka dari itu, katanya, tidak ada alasan Pemda tidak bisa terlibat atau tidak ikut terlibat dalam program MBG ini.
Ia menambahkan, ketentuan itu telah diatur, sehingga seluruh Pemda wajib mendukung suksesnya BGN dalam melaksanakan program MBG.
Selain MBG, Zulhas juga meminta Pemda memperhatikan stabilitas harga dan ketersediaan stok pangan selama Ramadan dan menjelang Lebaran.
Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, harga pangan tidak boleh naik dan diharapkan bisa turun melalui kebijakan ekstra yang mampu mengendalikan gejolak pasar.
Baca Juga:
BGN Jadikan Menu SPPG Kedungwaru Sebagai Model Selama Dua Hari“Oleh karena itu perlu kebijakan-kebijakan yang ekstra agar bulan puasa dan bulan Lebaran nanti harga bisa terkendali,” ujarnya.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak ketika bertemu Zulhas, menyampaikan capaian pelaksanaan MBG yang tergolong tinggi, dari sisi jumlah maupun layanan.
"Jumlah SPPG operasional di Jawa Timur cukup tinggi, tetapi yang utama adalah menjaga kualitas. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi salah satu ikhtiar agar anak-anak penerima manfaat mendapatkan makanan yang aman dan bergizi," jelasnya.
Menurut Emil, dari data terbaru yang disampaikan Kepala BGN, jumlah SPPG di Jawa Timur mencapai 3.269 unit dengan estimasi penerima manfaat sekitar 8,39 juta orang. (*)
