Gula Rakyat Menumpuk, H.M Arum Sabil Desak Pemerintah Bertindak Cepat

KETIK, SURABAYA – Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) H.M Arum Sabil menyoroti persoalan gula rakyat yang belum terserap maksimal di pasaran. Ia menilai kondisi ini berpotensi merugikan petani, terlebih saat musim giling yang hanya berlangsung singkat.

Ketua HKTI Jatim menyebut pemerintah perlu segera memberikan proteksi terhadap gula produksi petani agar dapat diserap optimal oleh pasar domestik.

“Petani sudah mendukung percepatan swasembada gula sesuai arahan pemerintah. Maka sudah sewajarnya pemerintah hadir melindungi gula rakyat agar tidak kalah bersaing dengan gula rafinasi atau impor,” ujarnya di Surabaya pada Jumat 15 Agustus 2025.

Ia menegaskan, persoalan rendahnya penyerapan gula rakyat bukan sekadar masalah teknis distribusi, tetapi menyangkut keberlanjutan ekonomi petani.

“Giling kami rata-rata hanya 4–5 bulan, itu pun dengan biaya tinggi. Kalau hasilnya tidak terserap maksimal, jelas petani akan tertekan,” kata Arum Sabil.

APTRI berharap pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait segera merumuskan langkah konkret, seperti penyerapan gula oleh BUMN pangan atau kebijakan pembatasan peredaran gula impor di musim giling.

“Kalau gula petani terserap dengan harga yang wajar, petani akan lebih bersemangat menanam dan target swasembada akan lebih cepat tercapai,” paparnya.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPP APTRI), Sunardi Edi Sukamto menjelaskan masa giling yang idealnya berlangsung 4-5 bulan kini terganggu.

Sebagian pabrik gula (PG) bahkan berhenti beroperasi karena gudang penuh dan gula tidak keluar dari pabrik. Kondisi ini membuat petani kesulitan melanjutkan tebang angkut maupun membiayai perawatan kebun.

“Dampaknya kami sudah kewalahan luar biasa. Beberapa PG sudah tidak bisa giling. Kalau dana bantuan ini tidak cair, jangan mimpi Indonesia bisa swasembada. Kepedulian pemerintah terhadap petani tebu kami rasa belum serius,” ujarnya

APTRI juga menyoroti janji pencairan dana sebesar Rp1,5 triliun dari Danantara yang hingga kini belum terealisasi. Dana tersebut dinilai krusial untuk menyelamatkan kelangsungan produksi tebu nasional.

“Kalau dana ini tidak cair, mungkin kami akan berhenti menanam tebu. Demo adalah langkah terakhir, tergantung pemerintah mau dibawa ke mana persoalan ini,” tegasnya.(*)