DPRD Surabaya: Uang Rp 72 Triliun Lebih Baik untuk Pengembangan Pulau Terpencil

KETIK, SURABAYA – Komisi C DPRD Surabaya menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) yang menghabiskan dana sekitar Rp 72 triliun itu sebaiknya dibatalkan. Sebab, dampak negatif yang akan diderita oleh masyarakat, khususnya yang tinggal di pesisir timur Kota Surabaya dinilai lebih besar ketimbang manfaat yang akan diperoleh. 

Baktiono, Ketua Komisi C DPRD Surabaya menyebut, dalam perencanan PSN SWL, seharusnya dilakukan kajian yang mendalam dan melibatkan pemerintah daerah baik provinsi, maupun kota atau kabupaten.

“Proyek strategis nasional itu, menurut kami, tidak boleh serampangan. Asal tunjuk daerah, bukan seperti itu,” terang Baktiono, Rabu (7/8/2024).

Lebih lanjut, daripada dipaksakan dibangun di Surabaya, politisi PDIP tersebut menghimbau pemerintah pusat lebih baik mengembangkan wilayah lain yang belum tersentuh pembangunan. 

Menurutnya, Indonesia memiliki banyak pulau yang bisa dikembangkan. Seperti 5.000 pulau yang belum diberi nama. Dengan dana sebesar itu, lebih berfaedah jika pemerintah pusat mengembangkan pulau tersebut agar pembangunan di Indonesia lebih merata.

"Kalau di Jatim kita ada Pulau Bawean di Kabupaten Gresik. Yang memiliki pemandangan indah serta sudah memiliki lapangan terbang. Itu kan bisa dikembangkan lagi," tambahnya.

Pembangunan PSN SWL tidak hanya akan mengancam ekosistem dan biota laut yang ada di pesisir timur Kota Surabaya, tetapi juga warga Bulak dan Kenjeran yang sudah menjadi nelayan sejak turun temurun. Oleh sebab itu dirinya meminta proyek tersebut untuk dibatalkan saja. Karena DPRD Surabaya tidak pernah merencanakan tentang reklamasi pulau buatan di Kota Pahlawan.

“Batalkan saja (SWL),” tegasnya.

"Apa yang (akan) terjadi? Ikan, kerang, cumi-cumi pasti akan lari semua dan nelayan kesulitan mencari nafkah," pungkasnya.(*)