Dihadiri Kepala BNPB, Gubernur Jatim dan BPBD Gelar Rakor Antisipasi Kekeringan dan Bencana Hidrometeorologi

KETIK, SURABAYA – BNPB bersama Gubernur Jatim, BPBD Jatim, BMKG dan elemen terkait menggelar rapat koordinasi terkait dampak Hidrometeorologi dan potensi bencana musim kemarau, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat 27 Maret 2026. 

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto hadir langsung dalam rakor tersebut. Hadir pula perwakilan BMKG Kelas I Juanda, Basarnas Jawa Timur, serta Anggota DPR RI Komisi IX periode 2024–2029, Heru Tjahjono.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kegiatan rakor dengan semua pihak merupakan langkah penting penting guna menyusun kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca ekstrem, khususnya di Jatim.

“Alhamdulillah Kepala BNPB hadir langsung bersama tim, BMKG Juanda dan Basarnas Jawa Timur. Ini penting karena saat ini masih terjadi banjir di beberapa titik, namun di sisi lain kita juga harus bersiap menghadapi potensi kekeringan,” ujar Gubernur Khofifah.

Disampaikan, bahwa berdasarkan prediksi BMKG, sejumlah daerah di Jatim mulai berpotensi mengalami kekeringan sejak April 2026. Kondisi tersebut diperkirakan akan meningkat pada Mei dan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.

“Bahkan saat ini di Tuban sudah ada wilayah yang mengalami kekeringan. Oleh karena itu kita harus menyiapkan langkah antisipatif termasuk penyediaan sumur dalam untuk irigasi agar indeks pertanaman tidak menurun,” jelasnya.

Khofifah mengurai, Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional harus menjaga stabilitas produksi, khususnya komoditas padi dan beras. Ia berharap indeks pertanaman (IP) tetap berada di angka 2,7 bahkan di beberapa daerah seperti Ngawi bisa mencapai 3,5.

Menyambung itu, Kepala BNPB Suharyanto menegaskan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

“Meski saat ini masih terjadi banjir di sejumlah daerah, namun kita tidak boleh lengah karena prediksi BMKG menunjukkan musim kemarau akan segera datang,” katanya.

Disebutkan, sejumlah wilayah di Indonesia sudah mulai mengalami kebakaran hutan dan lahan, termasuk di Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya jarang terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam rakor tersebut, BNPB dan Pemprov Jatim menyepakati sejumlah langkah strategis. Yakni, penguatan satuan tugas (satgas) darat untuk penanganan dini kebakaran agar lebih efektif dan efisien.

Menyediakan sumber air melalui pembangunan sumur, distribusi air dari sumber terdekat serta optimalisasi sumber daya air yang ada.

Serta, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) jika diperlukan untuk mengisi embung serta keberadaan kolam-kolam renang untuk cadangan air.

Kemudian, penyiagaan helikopter water bombing untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah rawan seperti Gunung Arjuno, Gunung Lawu, dan kawasan Bromo.

“Pengalaman tahun 2023, keterlambatan pergeseran pesawat membuat api semakin membesar. Karena itu, kami akan siagakan helikopter di wilayah Jawa Timur, seperti di Lanud Iswahjudi Madiun atau Juanda Surabaya,” tegas Suharyanto.

BNPB menekankan, penanganan bencana tidak bisa dilakukan hanya satu pihak. Namun, membutuhkan kolaborasi dari tingkat desa hingga pemerintah pusat.

"Dengan langkah antisipatif tersebut, diharapkan Jawa Timur dapat meminimalisir dampak kekeringan dan tetap menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim, demikian ya rekan-rekan media," pungkasnya. (*)