Anggota DPRD Jatim Respons Baik Usulan Pemberian Gelar Pahlawan untuk Soeharto

KETIK, SURABAYA – Usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto disambut baik anggota Komisi A DPRD Jawa Timur.

“Saya kira Soeharto selama berkuasa sarat dengan keberhasilan dan sangat fenomenal. Bahkan masyarakat menjuluki sebagai bapak pembangunan,” ungkap Sumardi, Rabu, 13 November 2024.

Usulan Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional terungkap dalam seminar yang digelar partai Golkar di Gedung Golkar Jalan Ahmad Yani Surabaya. Acara tersebut mengangkat tema "Merawat Rekam Jejak Pembangunan di Era Presiden Soeharto Pondasi Menuju Indonesia Emas 2045".

Dua narasumber yang dihadirkan yakni budayawan sekaligus dosen Unesa Prof. Dr. Setya Yuwana Sudikan dan Tri Wiyanto, Penyuluh Ahli Madya Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dirjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI. Seminar dibuka oleh Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji melalui zoom.

“Selama menjadi Presisden sejak 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998, Soeharto fokus pada pembangunan. Itu sebabnya Soeharto dijuluki sebagai bapak pembangunan,” ucap politisi dari Partai Golkar ini.

Di era itu, Soeharto membangun negeri ini melalui Rencana Pembanguna Lima Tahun (Repelita). Pembangunan dirancang dalam rencana jangka pendek dan jangka panjang atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sumardi menjelaskan, dulu salah satu yang menjadi batu sandungan Soeharto sulit mendapat gelar pahlawan nasional karena Tap MPR No 11/1998, namun sekarang udah dicabut melalui Rapat Pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan DPD pada 23 September 2024.

Jadi usulan Golkar Jawa Timur Soeharto mendapat predikat pahlawan nasional itu sebuah keniscayaan.

"Saya senang karena seminar yang diinisiasi Golkar Jawa Timur itu mendapat respons positif dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Tapi memang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional persyaratannya cukup banyak," lanjut Sumardi.

Golkar Jawa Timur sebagai pengusul tentu sudah menyiapkan itu semua. "Semoga Kemensos RI bisa mengawal karena salah satu narasumbernya juga dari Kemensos," harap Sumardi. (*)