DPR RI Dorong Penguatan IPDN, Anggaran 2026 Naik Jadi Rp814 Miliar

KETIK, SUMEDANG – Komisi II DPR RI tegaskan komitmen untuk terus mendukung keberlanjutan dan kemajuan IPDN dalam segala aspek. Hal ini disampaikan Ketua Tim/Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H.M. Rifqinizamy Karsayuda., S.H., M.H beserta rombongan saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, di Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang, Rabu (11/3/2026).

Menurut Rifqi, DPR RI mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur di IPDN. "Karena berdasarkan pantauan kami, ketersediaan infrastruktur di IPDN belum berbanding proporsional dengan jumlah praja yang ada," ungkap Rifqi.

Untuk itulah, imbuhnya, tahun 2026 dengan bantuan Presiden RI anggaran IPDN dari APBN akan ditambahkan. "Dari tahun lalu di angka Rp578 miliar, insyaallah tahun 2026 ini menjadi Rp814 miliar. Anggaran ini akan dialokasikan untuk menyelesaikan perbaikan Mess Kesatriaan IPDN serta fasilitas-fasilitas penunjangnya”, tutur Rifqi.

Selain perbaikan mess atau tempat tinggal praja IPDN beserta sarana pendukungnya, anggaran terkait lauk pauk praja IPDN juga menjadi perhatian Komisi II.

“Jika dibandingkan dengan Akpol, AD dan AL yang anggaran makan taruna/i nya mencapai Rp 75 ribu perorang perhari, IPDN ini hanya Rp 43 ribu perorang perhari," sebutnya.

Dengan adanya Banpres ini, kata Rifqi, akan mendorong kenaikan anggaran makan praja dengan harapan ketersediaan makanan yang bergizi akan menghasilkan calon-calon pamong praja yang lebih berkualitas.

Selain komitmen untuk mendukung kemajuan IPDN, hadirnya Komisi II DPR RI juga untuk menegaskan komitmen terkait bounding emosional DPR RI dengan purna praja di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto yang mendampingi pelaksanaan Kunjungan Kerja ini mengapresiasi dukungan penuh yang diberikan oleh DPR RI. Menurutnya, Kemendagri bersama dengan Rektor IPDN sedang melakukan pembenahan menyeluruh di IPDN mulai dari sistem penerimaan capra, kurikulum, dan pembinaan di dalam.

“Pekerjaan rumah IPDN ke depan yakni melakukan pembenahan kurikulum yang relevan, rebranding kampus dengan dilaksanakannya perbaikan kultur akademik dan pembinaan, aktivasi alumni dan menjaga semangat Bhineka Nara Eka Bhakti,” tandas Bima.

Hal serupa juga disampaikan Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si yang menyatakan dengan adanya Bantuan Presiden ini, pihaknya akan mengalokasikan anggaran APBN tahun 2026 ini untuk mengganti seluruh tempat tidur dan lemari pakaian praja, juga akan dilakukan rehab asrama praja. Rektor juga meminta dukungan lain kepada Komisi II DPR RI terkait jumlah praja IPDN tahun 2026.

“Kami sudah sampaikan kuota IPDN tahun ini kepada Menpan RB yakni sebanyak 1.410 praja. Semoga Komisi II DPR dapat membantu mendorong kuota ini kepada Menpan RB yang juga berada di bawah pimpinan Komisi II DPR RI," kata Halilul Khairi.

Karena menurutnya, jika penerimaan IPDN di bawah 1.200 orang, ini akan mempengaruhi terhadap asrama yang kosong dan dosen yang tidak memiliki jam mengajar.

Pada kesempatan ini, hadir pula Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah dan Pejabat Esselon I Kementerian, yang merupakan alumni IPDN. Kehadiran para alumni ini untuk turut serta berdialog dengan Komisi II DPR RI terkait keberlangsungan dan kemajuan IPDN ke depannya.(*)